Anti Korupsi di Indonesia Meredup, Pukat UGM Beberkan Penyebabnya
- Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM menyayangkan penurunan IPAK di Indonesia, menunjukkan meredupnya spirit anti korupsi.
- Berdasarkan data BPS, IPAK tahun 2024 sebesar 3,85, lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 3,92.
- Penurunan IPAK disebabkan oleh meredupnya spirit anti korupsi, praktik politik uang massif, dan kurangnya keteladanan serta harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Yogyakarta, IDN Times – Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT FH UGM) menyayangkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut dinilai menunjukkan spirit anti korupsi yang meredup.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) IPAK Indonesia tahun 2024, sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 yaitu 3,92.
1. IPAK menurun merupakan gejala yang memprihatinkan
Peneliti Pukat FH UGM, Zaenur Rohman menyayangkan terjadinya penurunan, hal ini lantaran tidak bisa lepas dari spirit anti korupsi yang mulai meredup. “Mengapa turun, ya memang menunjukkan spirit anti korupsi itu meredup dimana-mana. Ini gejala yang sangat mengkhawatirkan, termasuk di kalangan rakyat,” ujar Zaenur Rohman, Jumat (26/7/2024).
IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi Persepsi dan pengalaman. Nilai Indeks Persepsi tahun 2024 sebesar 3,76 menurun sebesar 0,06 poin dibandingkan Indeks Persepsi tahun 2023 (3,82). Berikutnya, Indeks Pengalaman tahun 2024 (3,89) menurun sebesar 0,07 poin dibanding Indeks Pengalaman tahun 2023 (3,96). “Itu kan dua ya persepsi dan pengalaman. Artinya itu menunjukkan korupsi itu ditemui oleh banyak rakyat, kedua, rakyat juga semakin permisif,” ujar Zaenur Rohman.
2. Berbagai faktor menyebabkan penurunan IPAK
Zaenur Rohman menduga penurunan IPAK disebabkan tidak adanya keteladanan secara nasional untuk sikap anti korupsi ini. Kemudian harapan masyarakat yang semakin pupus, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi pemberantasan korupsi juga cenderung banyak masalah. “Sehingga KPKnya saja seperti itu, pandangan rakyat maka untuk apa rakyat harus anti korupsi,” kata dia.
Ia juga melihat penurunan IPAK ini karena imbas Pemilu 2024, yaitu praktik politik uang yang massif dinilai sangat merusak. "Politik uang yang merebak dimana-mana tersebut menyebabkan persepsi terhadap korupsi menjadi semakin permisif,” ujar Zaenur Rohman.
3. Upaya untuk mengembalikan posisi IPAK
Zaenur Rohman menyebut tidak mudah mengembalikan posisi IPAK ke angka yang lebih baik. Pemerintah disebut memiliki tanggung jawab untuk menggerakan kembali sikap anti korupsi, dengan mengembalikan independensi KPK yang mempunyai peran penting sebagai motor penggerak pemberantasan korupsi.
“Perlu juga pendidikan anti korupsi di semua bidang, level formal non formal. Termasuk dengan pendekatan kebudayaan, keagamaan. Juga sangat penting memberantas politik uang, karena politik uang ini merusak seluruh lapisan gitu ya, demokrasi rakyat juga, mengajari rakyat transaksional dalam arti permisif terhadap korupsi,” ungkapnya.
