Mafia Caplok Tanah Kas Desa di Sleman untuk Bangun Perumahan

2. Sudah dipagari dan dihuni

Menurut Ponco, PT Deztama Putri Sentosa melakukan pemagaran pada lahan seluas 16 ribu m2 di TKD Caturtunggal. Ini menjadi indikasi kawasan yang nantinya akan dibangun pemukiman.

Sebagian lahan yang sudah menjadi pemukiman, lanjut Ponco, juga sudah mulai dihuni.

"Yang tidak sesuai izin yang di sewa itu sebetulnya 5 ribu m2 itu sebagian, maka saya sampaikan sebagian. Menyewa sebagian untuk menguasai sebagian yang lain yang belum ada izin," jelas Ponco.

Ponco menegaskan, tindakan PT Deztama Putri itu menyalahi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang mengatur Keistimewaan DIY yaitu terkait Pertanahan. Lalu, Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

3. Rugikan Rp2,5 M

PT Deztama Putri Sentosa selain itu juga tidak membayar uang sewa, membangun tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (Ho) dan Izin Pengeringan Lahan dikarenakan merupakan tanah pertanian, serta tidak melakukan pembayaran terhadap pensertifikatan tanah kas desa.

Kerugian negara timbul lantaran PT Deztama Putri Sentosa tak membayarkan pensertifikatan tanah kas desa yang seharusnya menjadi pendapatan Pemerintahan Desa Caturtunggal. Nilai kerugian mencapai Rp2.476.300.000.

Perkara ini akhirnya terungkap oleh Kejati setelah adanya Surat Gubernur DIY Nomor 700/1277/20 Maret 2023 tentang penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat DIY yang menemukan nominal kerugian dalam pemanfaatan TKD di Caturtunggal oleh PT Deztama Putri Sentosa.

Penyidikan dilakukan hingga menetapkan status RS menjadi tersangka setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi.

"(RS) menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT Deztama Putri Sentosa," kata Ponco.

Penetapan RS sebagai tersangka, menurut Ponco, didasarkan pada temuan dua alat bukti berupa LHP berisi nominal kerugian negara, serta bukti transaksi dan keterangan para saksi.