TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemda DIY Segera Bangun Rumah bagi Warga Miskin Pakai Danais

RLTH akan dibangun di 25 titik di Bantul dan Gunungkidul

Ilustrasi rumah KPR (IDN Times/Dwifantya Aquina)

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siap membangun Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Terintegrasi pada tahun ini. Sedikitnya Rp7 miliar dianggarkan dari Dana Keistimewaan (Danais) untuk pembangunan di 25 titik lokasi di Bantul dan Gunungkidul. 

“Nanti target kita ada sekitar 15 kapanewon miskin yang kita prioritaskan fasilitasnya. Lokasinya sudah ada untuk tahun 2023 ini yaitu 25 titik lokasi di Bantul dan Gunungkidul. Anggarannya berbeda-beda, namun sumber dananya sama, yaitu dana keistimewaan,” kata Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, Senin (9/1/2023), dilansir laman resmi Pemda DIY.

Baca Juga: Ini Rencana Pembangunan Jogja Planning Gallery di Malioboro

1. Juga bangun akses jalan

Ilustrasi salah satu rumah tidak layak huni yang akan dibangun (IDN Times/ istimewa)

Menurut Anna, RTLH terintegrasi ini memiliki perbedaan konsep dengan RTLH sebelumnya, di mana pembangunannya dilengkapi dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU). Dinas-dinas terkait juga akan bekerja sama dalam penyediaan air bersih, jamban, dan pengelolaan sampah.

Jika belum ada, akses jalan juga akan dibangun di sekitar RTLH. Sebab, akses jalan yang rusak sangat membatasi mobilitas warga. Akses jalan yang lebih memadai, kata membuat mobilitas masyarakat lebih dinamis sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan tanpa hambatan.

2. Disesuaikan kebutuhan

Ilustrasi pembangunan rumah. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Anna menyebutkan, pembangunan RTLH Terintegrasi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tak disamaratakan. Misalnya, jika pada pengelolaan lingkungan dibutuhkan talut atau bangunan untuk meningkatkan kestabilan tanah, pihaknya akan membangun itu. Begitu pula dengan penerangan jalan dan akses listrik.

“Tiap daerah kelurahan dan dusun akan berbeda-beda anggarannya sesuai dengan kebutuhan lokasi tersebut. Kami berharap OPD-OPD yang lain juga nanti ikut masuk di situ, misalnya nanti dari DLHK dari kabupaten akan masuk terkait dengan pengelolaan sampahnya atau apanya begitu,” ujarnya.

Baca Juga: Pertokoan di Jalan Perwakilan Jogja Segera Diratakan

Berita Terkini Lainnya