Tak Netral Dalam Tahapan Pilkada, Kepala Desa Bisa Dipidana

2. Kepala desa dan perangkat desa yang tak netral bisa dijerat pasal pidana‎

Dalam UU No 10 Tahun 2016 juga diatur terkait yang salah satu subjeknya kepala desa dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan salah pasangan calon.

"Untuk sanksi bagi kepala desa yang tidak netral maka sesuai UU No 6 Tahun 2016 ada ancaman pidana. Namun jika persyaratan formil tidak terpenuhi maka tidak bisa menggunakan UU No 6 tahun 2016 namun Bawaslu hanya bisa merekomendasikan kepada bupati untuk mengambil tindakan," ujarnya.

3. Bawaslu keluarkan surat imbauan netralitas kepada 75 kepala desa di Bantul‎

Herlina mengatakan dengan adanya surat imbauan dari Bawaslu yang ditujukan kepada desa dan perangkat desa maka bisa sedini mungkin dicegah adanya tindakan yang tidak netral.

"Saya berharap surat imbauan tersebut sudah dipahami oleh subjek hukum, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, sehingga bisa dicegah agar tidak ada pelanggaran netralitas di Kabupaten Bantul," jelasnya.

"Hari Senin lusa semua surat imbauan sudah akan sampai dan diterima oleh seluruh desa di Kabupaten Bantul," tambahnya lagi.