Merugikan Petani, Perdes Tanah Kas Desa Digugat Warga Srigading

2. Diduga ada tanah Sultan Ground hingga tanah wedi kengser yang dicaplok menjadi tanah kas desa‎

Lebih jauh Sugeng juga mengatakan dalam proses pembuatan Perdes juga dipertanyakan karena tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa karena perangkat desa sendiri baru mengetahui setelah Perdes itu dijalankan.

"Yang aneh juga tanah kas desa Srigading saat ini justru bertambah banyak dari sebelumnya. Ini kan aneh. Mosok tanah Sultan Ground, tanah wedi kengser (tanah timbul) juga dijadikan tanah kas desa," tuturnya.

3. Belum ada keputusan Lurah, Perdes belum dilaksanakan‎

Sementara Kepala Inspektorat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan awal terkait Perdes Nomor 2 Tahun 2019 tentang tanah kas desa bahwa tambahan tanah bengkok untuk pamong belum sah karena sampai hari ini belum ada surat ketetapan lurah.

"Jadi Perdes No 2 Tahun 2019 tidak bisa dilaksanakan karena sampai hari ini tidak ada surat ketetapan lurah," katanya.

Pembuatan Perdes sendiri diakui Hermawan memang melibatkan anggota BPD, perangkat desa namun demikian tidak semuanya diundang dan diduga hanya menghadirkan anggota BPD dan perangkat desa yang selama ini berada di kubu Lurah Srigading pada waktu itu.

"Namun bahan mentah untuk membuat Perdes itu hanya diputuskan oleh beberapa orang saja. Kalau Lurah bijaksana seharusnya dikumpulkan semua BPD, perangkat desa baru dibahas agar ada transparansinya,"ucap Hermawan yang kini menjadi Plt. Asek I Bidang Pemerintahan, Setda Bantul.