Dukuh Perempuan Ditolak, Pemda Anjurkan Warga Tempuh Jalur Hukum

2. Kelurahan diminta melakukan komunikasi dan pendekatan kepada warga‎

Terkait dengan adanya ketua RT dan pengurus PKK dan Posyandu yang mundur, hal itu tersebut perlu dimediasi oleh pemerintah desa (lurah) setempat dan juga kecamatan.

"Kalau itu saya serahkan kepada Pak Lurah dan Camat untuk melakukan mediasi, komunikasi dengan warga masyarakat," ujarnya.

3. Pelantikan dilakukan karena sah secara hukum

Helmi memastikan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelantikan Yuli Lestari sebagai dukuh Pandeyan.

"Kalau memang tidak bersedia menerima kadus perempuan maka silahkan saja melalui gugatan hukum melalui PTUN. Tapi alasan yang ada untuk menolak dukuh perempuan, tidak masuk dalam materi atau persyaratan yang dilanggar," terangnya.

Pemda Bantul melaksanakan pemilihan kepala dusun dengan mekanisme tes dan bukannya melalui pemilihan langsung karena mengikuti aturan dari UU, Permendagri, PP dan turunannya Perda. Sehingga, penggantian kadus juga harus mengikuti UU yang ada.

"Kita ikuti aturan yang di atas hingga turunannya dan kita gunakan kacamata kuda saja tidak menggunakan aturan lainnya," ucapnya.