Afnan Hadikusumo Yakin Izin Tambang Tak Pengaruhi Pilkada

01 Agu 2024, 13:40 WIB

Bakal calon wali Kota Yogyakarta 2024 yang namanya diusung Partai Golkar, Afnan Hadikusumo berbicara mengenai Pilkada dan Muhammadiyah yang menerima IUP tambang (IDNTimes/Tunggul Damarjati)

Intinya sih...

Afnan Hadikusumo menilai keputusan PP Muhammadiyah menerima konsesi tambang tak berdampak pada Pilkada 2024.
Tingkat keterpilihan pilkada dipengaruhi oleh sosok peserta, bukan latar belakang organisasi menurut mantan senator DPD RI.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan setelah analisis komprehensif dan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan lingkungan hidup.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Yogyakarta, IDN Times - Bakal calon wali Kota Yogyakarta 2024 yang namanya diusung Partai Golkar, Afnan Hadikusumo menilai keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi tambang dari pemerintah tak akan berdampak pada kontestasi Pilkada serentak tahun ini.

"Saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan Pilkada 2024 nanti," kata Afnan di sela menghadiri Penyerahan Surat Intruksi dan Rekomendasi Pilkada 2024 Partai Golkar di Yogyakarta, Rabu (31/7/2024).

Afnan merupakan cucu salah satu pendiri organisasi Muhammadiyah, yakni Ki Bagus Hadikusumo. Rekam jejak Afnan banyak bersinggungan dengan organisasi gerakan Islam tertua di Indonesia tersebut.

1. Dilihat berdasarkan sosok

Ilustrasi pemimpin (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Mantan senator DPD RI selama tiga periode ini menilai, tingkat keterpilihan pilkada dipengaruhi dari figur pesertanya, atau bukan latar belakang organisasinya. "Lagi pula dalam Pilkada, itu kan yang maju sosok, bukan organisasinya, masyarakat memilih orangnya bukan lembaganya," kata Afnan.

2. Muhammadiyah terima konsesi tambang dengan catatan

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) dan Muhadjir Effendy (kanan) dalam rapat konsolidasi nasional di Sleman. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Afnan menekankan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah kebijakan pemerintah. Sementara, Muhammadiyah menyatakan akan menerima IUP itu dengan berbagai catatan.

"Yang sebenarnya perlu dilihat, Muhammadiyah menerima izin tambang hanya kalau itu membawa kemaslahatan pada masyarakat luas dan tidak merusak lingkungan," imbuhnya.

"Kalau dampak positif tambang itu tak terwujud Muhammadiyah juga sudah menyatakan akan mengembalikan izinnya ke pemerintah, catatan ini yang tidak dilihat, wong tim tambang Muhammadiyah juga baru dibentuk," sambung Afnan.

3. Alasan Muhammadiyah terima izin tambang

Ilustrasi tambang dikelola ormas. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Keputusan itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti usai organisasinya bersama seluruh pengurus wilayah menggelar rapat konsolidasi nasional di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, selama 27-28 Juli 2024.

Keputusan menerima izin pengelolaan tambang, menurut Abdul Mu'ti, didasarkan pada hasil analisis kajian komprehensif mengacu sederet aspek dan melibatkan pakar dari Majelis Muhammadiyah. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi sosial, hukum, dan lingkungan hidup selama beberapa bulan terakhir.