Ilustrasi pendidikan. (IDN Times/Aditya Pratama)
Selain itu, orangtua juga mempertanyakan perubahan mendadak format acara di sekolah. Jika sebelumnya siswa diundang dalam wisuda sederhana, kini justru hanya orangtua yang diundang, sementara siswa tidak dilibatkan. “Ini menimbulkan kesan seolah-olah siswa diarahkan untuk ikut acara yang berbayar Rp400 ribu itu,” ucapnya.
Pihak sekolah disebut beralasan keterbatasan tempat sebagai dasar perubahan format tersebut. Namun, menurut orangtua, alasan itu tidak sepenuhnya logis karena jumlah undangan dinilai tidak jauh berbeda. Ia menilai, meski secara formal tidak wajib, keberadaan acara berbayar berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial di antara siswa.
“Jadi acara ini memang tidak wajib, tapi secara psikologis acara ini menjadi semacam diskriminasi. Siswa yang tidak bisa ikut karena keberatan biaya jadi minder kepada teman temannya yang ikut. Acaranya juga sebenarnya bisa diadakan dengan sederhana seperti awalnya, kenapa harus bermewah-mewah? Tidak wajib adalah bahasa yang digunakan agar acara ini seolah olah tidak melanggar aturan dinas. Protes sebagian orangtua tidak digubris,” katanya.
Sejumlah orangtua disebut telah menyampaikan keberatan, tapi belum mendapatkan tanggapan yang memadai. Sebagian lainnya memilih diam karena merasa sungkan atau khawatir menyampaikan penolakan secara terbuka. Sejumlah orangtua berharap pihak sekolah dapat mengevaluasi kebijakan tersebut dan kembali pada rencana awal yang lebih sederhana dan inklusif.
“Kalau bisa dibatalkan saja yang berbayar itu. Lebih baik kembali ke acara sederhana di sekolah, agar semua siswa bisa ikut tanpa beban,” tuturnya.