4 Parpol di Bantul Sepakat Bikin Fraksi Persatuan Umat Nasional

21 Agu 2024, 17:19 WIB

Hironymus Daruwaskita

News

Channel

Add as Preferred source

4 Parpol di Bantul Sepakat Bikin Fraksi Persatuan Umat Nasional

Ilustrasi pemilu. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Bantul, IDN Times - Fraksi Persatuan Ummat Nasional (FPUN) DPRD Bantul resmi terbentuk dan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (20/8/2024). FPUN merupakan fraksi gabungan Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Ummat, yang mempunyai total delapan kursi.

Pembentukan FPUN DPRD Bantul seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal partai atau gabungan partai 7,5 persen dari suara sah. Fraksi ini berencana membentuk koalisi baru mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Bantul 2024.

1. Jumlah suara yang terkumpul cukup untuk mengusung paslon

ilustrasi pilkada serentak .(IDN Times/ Foto : Ilustrasi/KPU)

Ketua FPUN, Jumakir mengatakan perolehan suara dari partai yang tergabung dalam FPUN mencapai 120 ribuan, dinilai cukup untuk mengusung paslon. "Bahkan FPUN bisa membentuk dua poros lagi tidak hanya satu poros dalam pilkada Bantul 2024 mendatang," tuturnya, Rabu (21/8/2024).

2. Sudah mempunyai nama yang akan diusung di Pilkada

Ketua Fraksi Persatuan Ummat Nasional (FPUN) DPRD Bantul, Jumakir.(IDN Times/Daruwaskita)

Menurutnya, untuk merealisasikan FPUN menjadi Koalisi Persatuan Ummat Nasionalisme (KPUN), anggota akan berkomunikasi dengan pimpinan partai.

"Secepatnya masing-masing anggota FPUN berkomunikasi dengan pimpinan masing-masing partai untuk mewujudkan KPUN, sebab waktu pendaftaran paslon tinggal satu pekan lagi," ujar politisi PPP. Menurutnya FPUN sudah memiliki sejumlah nama yang diusung di pilkada Bantul 2024.

3. Pilihan calon pemimpin di Bantul lebih banyak

Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mhd Saifullah)

Sekretaris FPUN, Suwandi mengaku lebih banyak paslon dalam Pilkada Bantul, akan semakin baik. "Semakin banyak paslon, maka semakin baik untuk warga Bantul. Masyarakat tidak hanya diberikan dua pilihan untuk mencoblos calon pemimpinnya," tuturnya.