100 Hari Prabowo dan Kementerian Kebudayaan yang Masih Adem Ayem
- Kementerian Kebudayaan baru dibentuk pada era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
- Pelaku seni dan budaya merasa kementerian itu belum banyak menunjukkan 'tajinya' di 100 hari pemerintahan Prabowo
- Forum Arkipelagis: Refleksi Kebudayaan dihadiri sejumlah tokoh, seperti Sri Sultan HB X dan Butet Kartaredjasa
Sleman, IDN Times - Kiprah Kementerian Kebudayaan yang baru dibentuk sejak era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 lalu jadi sorotan. Mereka yang berkecimpung di dunia seni dan budaya menganggap kementerian yang dipimpin sosok Fadli Zon itu belum banyak menunjukkan 'tajinya' di 100 hari pemerintahan Prabowo.
"Dalam pemerintahan baru ini kita punya kementerian baru, Kementerian Kebudayaan, tapi ini sudah menjelang 100 hari mereka bekerja rasanya kok seperti adem ayem saja," kata penggagas event seni kenamaan, Heri Pemad, saat sela acara forum
Arkipelagis: Refleksi Kebudayaan yang diselenggarakan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (28/1/2025).
1. Jangan jadikan seniman-budayawan penonton
Pemad yang kondang sebagai penggagas event seni rupa internasional ARTJOG itu berpendapat jika beragam agenda kebudayaan saat ini lebih terkesan elitis dan seremonial belaka.
Beragam acara kesenian-kebudayaan tak ketara arahnya, sementara seniman-budayawan seolah hanya menjadi penonton alias tak banyak dilibatkan. Padahal, lahirnya Kementerian Kebudayaan ini adalah suatu yang sangat dinanti-nanti, 77 tahun lamanya menjadi mimpi bersama.
"Kalau lahir sesuatu yang baru akan ada harapan, angan-angan, walau impian atau janji dulu tidak apa-apa, tapi tolong sampaikan ke publik," ujar Pemad.
"Kami tak peduli ini rezim siapa tapi yang jelas ini kementerian baru ini sudah lahir, makanya semestinya disambut. Mau ala seniman, ala budayawan, ala komunitas, ala negara tapi ayo bersama-sama," sambungnya.
2. Mekanisme filter setiap agenda kebudayaan
Forum Arkipelagis: Refleksi Kebudayaan itu sendiri dihadiri sejumlah tokoh, seperti Raja Keraton yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Butet Kartaredjasa, Nirwan Dewanto, hingga mantan Dirjen Kebudayaan periode 2015-2024, Hilmar Farid dan masih banyak lagi para pelaku seni serta budaya lainnya.
Sejumlah pelaku kreatif melalui forum ini turut memajang dan menjual sejumlah merchandise sampai hingga jasa sablon gratis bertulis 'Kalo Kebudayaan Cuma Sebatas Urusan Baju Adat, Jadi Korek Api Aja, Gak Usah Jadi Presiden'.
"Itu salah satu cara seniman merayakan kementerian kebudayaan yang baru, dengan cara apapun bebas, itu inisiatif mereka," ucap Pemad.
Pemad di satu sisi mengaku memahami Kementerian Kebudayaan yang baru lahir ini memang perlu proses panjang menjangkau semuanya, terlebih ada banyak komunitas seniman di Tanah Air ini.
Kalangan seniman, lanjut Pemad, bagaimanapun mendesak kementerian kebudayaan ini juga memiliki sistem atau mekanisme kurasi dalam setiap agenda kebudayaan.
"Jangan sampai memilih kucing dalam karung dalam penyelenggaraan agenda kebudayaan ke depan," pesannya.
3. Wanti-wanti soal wadah elitis dan agenda seremonial pemerintah
Pelukis kawakan Nasirun sementara mengakui bahwa sebagai seorang seniman, dirinya merasa belum pernah mendengar atau mengetahui agenda-agenda kebudayaan apa saja yang akan dijalankan pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan selama lima tahun ke depan.
"Saya belum tahu datanya (agenda) Kementerian Kebudayaan, sejauh ini juga belum pernah ada diskusi atau undangan dari sana," katanya.
Namun demikian, besar harapannya kementerian baru ini bisa memberikan satu ruh, soal visi misi kebudayaan ke depan.
Dul Rochman, salah seorang pegiat kreatif sementara itu mengungkapkan lahirnya Kementerian Kebudayaan di bawah rezim baru ini diharapkan tak menjadi wadah elitis dan agenda seremonial pemerintah semata.
"Tapi bisa menjadi wadah untuk menampung kegelisahan-kegelisahan kalangan seniman-budayawan terkait ekosistem kebudayaan Indonesia ke depan," kata dia.
Sri Sultan HB X dalam orasinya menyampaikan jika salah satu isu kebudayaan adalah upaya menjaga Indonesia sebagai bangsa yang sangat majemuk. Persoalannya, bagaimana mengaktualisasikan simbol Bhinneka Tunggal-Ika dalam konteks yang benar.
Sultan menambahkan, kerja kebudayaan seharusnya ditempatkan agar bisa mengubah keberagaman budaya di Indonesia sebagai kekuatan potensial, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi.
"Untuk itu, kewajiban nasional untuk memperkuat integrasi bangsa, melalui strategi aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.
