Mendikbud Hapus UN, Komisi X Pertanyakan Kematangan Program Nadiem
Tak yakin Nadiem punya konsep matang usai UN dihapus
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menetapkan empat program baru sebagai pembelajaran nasional yang disebut kebijakan Merdeka Belajar. Empat program baru itu terdiri dari Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Namun, program baru yang dicanangkan Nadiem itu masih menjadi pertanyaan besar bagi Komisi X DPR RI, khususnya terkait dengan penghapusan UN yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan diganti dengan asesmen kompetensi minimun dan survei karakter.
Baca Juga: 4 Program Pembelajaran Nasional Nadiem Makarim, Soroti UN dan Zonasi
1. Dari awal PDI Perjuangan mendorong UN dihapus
Salah satu yang mempertanyakan penghapusan UN oleh Menteri Nadiem dari Komisi X DPR RI adalah MY Esti Wijayati yang juga politisi PDI Perjuangan dari Dapil pemilihan DI Yogyakarta. Esti mengaku PDI Perjuangan sejak awal menolak UN karena fasilitas yang ada di masing-masing sekolah sangat berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya sehingga ada kesenjangan ketika UN diterapkan.
"Kebijakan UN dihapus itu harapan PDI Perjuangan. Hanya ketika sebuah program kegiatan yang dilaksanakan begitu panjang dan dilaksanakan begitu lama dengan berbagai kebijakan yang selama ini dilaksanakan Kemendikbud tiba-tiba diubah dalam tempo satu tahun, maka kami (anggota Komisi X) akan mempertanyakan dahulu secara detail konsep apa yang akan dipakai Pak Nadiem untuk menggantikan UN?" kata Esti di sela acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Penataan Kewenangan MPR di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Rabu malam (11/12).
Baca Juga: Penghapusan UN Dikritik Jusuf Kalla, Ini Pembelaan Nadiem Makarim