Ini Perbedaan DIY, Yogyakarta, dan Jogja, Yuk Belajar Sejarah!

Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sering disebut DIY, merupakan salah satu nama provinsi di Indonesia. Secara administratif, DIY terbagi menjadi lima wilayah, yaitu satu kota dan empat kabupaten.

Kelima wilayah DIY meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Jadi, penyebutan DIY bukan dimaksudkan untuk wilayah Kota Yogyakarta, tetapi mencakup satu kota dan empat kabupaten.

Sebelum menjadi provinsi di Indonesia, DIY merupakan wilayah Kasultanan Yogyakarta. Sejarah berdirinya DIY berawal dari Perjanjian Gianti pada 13 Februari 1755.

Isi perjanjian menyatakan Negara Mataram dibagi menjadi dua, sesuai hak Pangeran Mangkubumi dan Kerajaan Surakarta. Hak Kerajaan Mataram milik Pangeran Mangkubumi, atau Sri Sultan Hamengku Buwono I, meliputi:

• Hak daerah: Pojong Sukowati, Bagelen, Kedu, dan Bumigede.
• Hak daerah mancanegara: Wonosari, Kartosuro, Kalangbret, Separuh Pacitan, Grobongan, Magetan, Madiun, Bojonegoro, Mojokerto, Tulungagung, Kuwi, Sela, Ngawen, dan Cirebon.

Usai perjanjian ditandatangani, Sri Sultan Hamengku Buwono I memberi nama daerah kekuasaannya sebagai Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Peresmian wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat, yang saat ini dikebal sebagai DIY dilakukan pada 13 Maret 1755.

Kota Yogyakarta adalah Ibu Kota Provinsi DIY. Asal usul nama Yogyakarta diambil dari Bahasa Sansekerta yaitu Ayogyaparta, artinya adalah kota yang tidak bisa dikalahkan.

Kota Yogyakarta sudah menjadi pusat pemerintahan otonomi dan perekonomian di DIY selama 77 tahun. 

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri 14 kemantren atau kecamatan dan 45 kelurahan. Beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta di antaranya merupakan tujuan wisatawan yang datang ke DIY, antara lain Kotagede, dan Keraton yang di dalamnya termasuk kawasan wisata Malioboro.

Pada 13 Maret 1775, Sri Sultan Hamengku Buwono I menetapkan Ngayogyakarta, yang kini dikenal Kota Yogyakarta, ditetapkan sebagai ibu kota Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembangunan Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dimulai dengan mendirikan keraton.

Sri Sultan Hamengku Buwono I memerintahkan rakyat untuk membabat hutan beringin di Desa Pachetokan. Selanjutnya, wilayah hutan itu dibangun keraton. Setelah proses pembangunan selama setahun, Sri Sultan akhirnya meresmikan keraton bersama Kota yogyakarta pada 7 Oktober 1976.

Sejak itu, Kota Yogyakarta terus mengalami transformasi sebagai pusat pemerintahan DIY. Penyebutan Kota Yogyakarta juga berubah-rubah seiring berjalannya waktu, mulai dari Kotapraja atau kota otonomi pada 1947, Kotapraja Yogyakarta pada 1948, dan Kotamadya Yogyakarta pada 1965.

Pada era reformasi, nama Kotamadya Yogyakarta akhirnya diubah menjadi Kota Yogyakarta. Penetapan ini tertuang dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai UU tersebut, Pemerintahan Kota Yogyakarta dipimpin kepala daerah dengan jabatan sebagai wali kota dan wakil wali kota.

Selain DIY dan Kota Yogyakarta, mengapa muncul sebutan Kota Jogja? Pemerintah DIY ternyata sudah menggunakan kata "Jogja" sebagai jenama atau brand pariwisata sejak 2002. Kala itu, Pemerintah DIY mencetuskan city branding "Jogja Never Ending Asia". Penggunaan kata Jogja alih-alih Yogyakarta, sukses menarik minat wisatawan mancanegara sesuai tujuan promosi. Nama Jogja bersinar dan lebih melekat di ingatan publik.

Pemerintah DIY kembali melakukan rebranding city, mereka mengubah branding "Jogja Never Ending Asia" menjadi "Jogja Istimewa." Pengubahan ini dinilai lebih singkat dan autentik, tagline Jogja Istimewa semakin merangkul keistimewaan lokal, serta mengenalkannya ke level dunia.

Alhasil kata Jogja bertransformasi tidak hanya merujuk pada nama kota, tetapi juga menjadi istilah populer wisatawan untuk menyebut semua wilayah di DIY. Terlepas dari itu, perbedaan DIY dan Jogja tetap dikategorikan dari wilayahnya.