Bantul, IDN Times - Sosok "Anggun" atau anak gunung yang disebut-sebut akan mendampingi bakal calon bupati petahana, Suharsono tak lain adalah Totok Sudarto, mantan Asek III Setda Bantul yang kini menjabat Ketua PGRI Bantul dan tinggal di Kecamatan Dlingo yang merupakan daerah gunung atau perbukitan.
"Mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu kemarin saya sudah 100 persen mendampingi Pak Suharsono," kata Totok Sudarto saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (24/2).
Setelah dipastikan mendampingi Suharsono, Totok mengaku sudah melakukan persiapan untuk pilkada pada 23 September 2020.
"Kami nanti akan dibantu oleh relawan guru Bantul maju, komunitas guru non ASN termasuk di dalamnya adalah pensiunan guru. Mereka mendorong agar di Bantul tercipta sejarah seorang guru mendampingi pemimpin Bantul dan wakil bupati," katanya.
"Mereka tidak hanya mendukung, namun juga nyengkuyung (membantu secara maksimal-red). Punya posko sendiri, biaya sendiri," ujarnya lagi.
Terkait dengan partai yang akan mengusung dirinya bersama Suharsono, Totok akan menyerahkan urusan itu kepada partai-partai karena dirinya bukan dari partai. Meski demikian, Totok mengaku menjalin hubungan baik dari semua partai termasuk dengan Partai Golkar.
"Jadi kalau masalah partai nanti yang biarlah partai dan saya tidak punya kapasitas menjawabnya. Kami kan berangkat bukan dari partai," ujarnya.
Sementara, Ketua DPD II Golkar Bantul, Paidi mengatakan semua kandidat yang mendaftar ke Partai Golkar, baik bakal calon (balon) bupati dan balon wakil bupati, masih memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh rekomendasi dari DPP Partai Golkar.
"Termasuk Pak Totok Sudarto yang mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati melalui Golkar yang dipinang mewakili Suharsono juga peluangnya sama seperti calon lain,"ucapnya.
"Tidak ada istilah ketika sudah dipinang oleh calon bupati kemudian mendapatkan peluang yang lebih besar diusung oleh Partai Golkar dan nantinya berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mengusung Suharsono sebagai bakal calon bupati Bantul," lanjutnya.
Paidi mengatakan, penjaringan dan penyaringan balon bupati-wakil bupati akan berpegang teguh terhadap aturan dari DPP sehingga kader maupun non kader akan mendapatkan perlakuan sama.
"Tanggal 1 Maret 2020 kita akan mendengarkan visi misi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dan akan ditindaklanjuti dengan mengerucutkan kandidat menjadi 3-5 kandidat balon bupati dan balon wakil bupati untuk dikirim ke DPD I Golkar DIY dan selanjutnya ke DPP Golkar," ujarnya.
Setelah nama kandidat sampai di di DPP Golkar, maka DPP akan melakukan survei untuk mengetahui elektabilitas balon bupati dan wakil bupati sebelum mengeluarkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi bisa pasangan yang artinya Golkar berkoalisi dengan partai lainnya atau hanya rekomendasi untuk calon bupati atau calon wakil bupati.
"Namun yang jelas nama kandidat yang akan mendapatkan rekomendasi tergantung dari DPP dan nantinya kandidat atau pasangan calon yang mendapatkan rekomendasi harus membuat pakta integritas baik itu kader maupun bukan kader Golkar. Termasuk membuat surat pernyataan siap membesarkan partai Golkar jika yang diusung bukan dari partai,"ujarnya.