Sri Sultan HB X Mengaku Lapang Dada, Tak Akan Nego Pemotongan Danais
- Sri Sultan HB X menolak negosiasi politik terkait pemotongan Danais, mengingat kontribusi Sri Sultan HB IX pada masa awal kemerdekaan.
- Pemda DIY akan legowo dan melakukan penyesuaian program jika Danais dipangkas tahun depan sesuai keputusan pemerintah pusat dan DPR RI.
- Kabar pemotongan Danais sebesar 50% atau tersisa Rp500 miliar termuat dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Pemda DIY masih menunggu kepastian hasil penetapan APBN 2026.
Yogyakarta, IDN Times - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tak akan melakukan lobi agar alokasi Dana Keistimewaan (Danais) tahun depan tetap utuh.
Raja Keraton Yogyakarta itu tidak mempersoalkan jika tahun depan Danais dipangkas, hal ini lantaran mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
"Dikurangi ya sudah, kondisinya memang begitu. Saya yakin nanti kalau ekonominya membaik kan pasti tambah, bukan mengurangi. Karena itu kan masuk dalam undang-undang,” kata Sultan, Kamis (21/8/2025).
1. Tak mau membawa jasa Sri Sultan HB IX saat awal kemerdekaam
Sultan mengaku ia tak melarang jika legislatif di daerah maupun pusat berniat melakukan lobi agar Danais tak dipotong. Namun, Sultan tidak mau menjadikan Danais sebagai bahan negosiasi politik ke pemerintah pusat, terlebih mengungkit kontribusi Sri Sultan HB IX pada era awal kemerdekaan.
"Saya punya beban kalau saya mengajukan negosiasi (Danais) mbok ditambah dan sebagainya. Itu saya punya beban. Saya tidak mau dalam pengertian politik danais sebagai bentuk dipersamakan sewaktu swargi (Sri Sultan HB) ke-9 membantu membiayai republik," imbuhnya.
Pernyataan itu mengacu pada keputusan Sri Sultan HB IX yang memberikan dukungan finansial senilai sekitar 6,5 juta gulden untuk kas negara sewaktu masa awal kemerdekaan dahulu.
"Jangan sampai wong dulu almarhum membantu itu ikhlas kok, bukan untuk (kesepakatan) dikonversi dengan ini (Danais). Jadi itu kan beban bagi saya, jadi saya tidak bisa berkomentar," lanjut Sultan.
2. Legowo dan bakal lakukan penyesuaian
Sultan menambahkan, keputusan pengalokasikan Danais sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI. "Ya gimana, itu kan APBN. Semua dipotong, ya mau apa lagi dan itu sudah dimasukkan ke bagian usulan pemerintah ke DPR. Saya nggak tahu apakah (anggarannya) akan naik atau tidak. Kalau saya, terserah saja pemerintah bagaimana, anggarannya juga turun," ujar Sultan.
Jika tahun depan Danais dipangkas, maka Pemda DIY akan melakukan penyesuaian dengan berbagai program yang didanai lewat Dana Keistimewaan ini.
"Sebetulnya kan program tahun ini sudah dua tahun sebelumnya diajukan, kami ajukan akhir tahun, itu realisasinya baru dua tahun (berikutnya). Jadi mengurangi itu kan Departemen (Kementerian) Keuangan dan Dalam Negeri sudah melihat program yang ada, nanti kami sesuaikan dengan kondisi itu," pungkas Sultan.
3. Saat ini usulan termuat dalam Nota Keuangan RAPBN 2026
Kabar pemangkasan Danais ini awalnya disampaikan Anggota Komisi D, DPRD DIY Fajar Gegana. Dia mengaku memperoleh informasi bila Pemerintah Pusat berencana menggelontorkan Danais tahun 2026 hanya separuh dari tahun sebelumnya. Danais bakal dipotong 50 persen atau tinggal tersisa Rp500 miliar saja.
Paniradya Pati, Paniradya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho menuturkan, pihaknya masih menanti keputusan resmi soal kabar pemotongan Danais itu lantaran informasi yang ia terima, angka Rp500 miliar itu masih sebatas termuat dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.
Nota Keuangan RAPBN 2026 itu telah diajukan pemerintah, dan disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada DPR belum lama ini.
"Sehingga angka itu (dalam nota) yang akan dibahas oleh DPR RI," kata Aris saat dihubungi, Rabu (20/8/2025).
Kata Aris, pihaknya masih menanti kepastian melalui hasil penetapan APBN 2026. Namun, sudah mulai ancang-ancang dengan mencermati berbagai program berjalan maupun proyeksi kegiatan yang bakal didanai lewat Danais.
"Pada saat ini kami sikapnya menunggu, sambil kami menyiapkan program kegiatan, kita cermati satu per satu lagi. Kami tidak tahu (nominal Danais) apa bisa berubah naik atau turun," sambungnya.
Pemda DIY akan menyesuaikan anggaran belanja sesuai alokasi pemerintah pusat. "Sebelum (ditetapkan) jadi APBN ya itu menjadi bagian warning bagi kami untuk kemudian mencermati program kegiatan yang telah kami alokasikan di 2026," pungkasnya.
