Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Program Makan Bergizi Gratis Disebut Tak Ganggu Pembiayaan UMKM
Media dan Community Meet Up, di Sabin by Seken Living, Jumat (18/10/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Yogyakarta, IDN Times – Program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai tidak akan mengganggu dukungan pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Daerah Istimewa Yogyakarta (DJPb DIY), Agung Yulianta menjelaskan program Makan Bergizi Gratis telah dipersiapkan dengan baik. Menurut Agung Program Makan Bergizi Gratis tidak akan mengganggu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

“Tidak akan mengganggu (anggaran pembiayan UMKM). Sudah disiapkan sendiri, sudah dipikirkan semua,” ungkap Agung, di  sela-sela acara Media & Community Meet Up, di Sabin by Seken Living, Jumat (18/10/2024).

1.Dukungan pengembangan UMKM

Ilustrasi Pengusaha/Wirausahawan (IDN Times/Aditya Pratama)

Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP, Mas Soeharto, menjelaskan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang diamanahi oleh Menteri Keuangan untuk menjadi koordinator pendanaan pembiayaan ultra mikro yang profesional dan kredibel, berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Hingga 12 Oktober 2024, PIP telah menyalurkan pembiayaan Rp43,25 triliun melalui program Pembiayaan UMi, menjangkau lebih dari 11,18 juta debitur dengan dukungan dari 91 lembaga penyalur.
 
Program Pembiayaan UMi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah yang menyasar pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau oleh perbankan formal. Penyaluran Pembiayaan UMi oleh PIP mencakup berbagai wilayah di Indonesia, dengan Pulau Jawa mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp26,28 triliun untuk 7,06 juta debitur. Sumatra menempati posisi kedua dengan penyaluran senilai Rp10,5 triliun kepada 2,51 juta debitur, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan Rp2,41 triliun dan 613,9 ribu debitur. Wilayah Sulawesi menerima Rp2,86 triliun untuk 708,3 ribu debitur, sementara Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing mendapatkan Rp974 miliar dan Rp173,4 miliar.
 
"PIP terus memastikan bahwa penyaluran pembiayaan UMi tepat sasaran dengan pemantauan dan evaluasi berkala," ujar Mas Soeharto.
 
Tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah debitur, PIP juga memastikan penyalurannya tepat sasaran melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Pada tahun 2023, Pembiayaan UMi berhasil menyalurkan Rp9,485 triliun untuk 2.211.468 debitur, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,923 triliun untuk 1.957.679 debitur.

2.KUR dorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Darta, menjelaskan program KUR pun menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup.

Suku bunga KUR pada tahun 2023 tetap sebesar 6 persen efektif per tahun. Sementara khusus untuk program KUR Supermikro (Supermi) serta Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) hanya dikenakan bunga sebesar 3 persen.
 
Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, suku bunga KUR telah mengalami penurunan signifikan, dari 24 persen pada KUR Mikro hingga mencapai 6 persen pada periode 2020-2022. Semua dana KUR berasal dari lembaga keuangan penyalur, dengan pemerintah memberikan subsidi bunga untuk menutup selisih antara suku bunga pasar dan KUR, sehingga makin memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.
 
Hingga 15 Oktober 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp231,8 triliun, atau 77,29 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp300 triliun, dengan lebih dari 4 juta debitur. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.
 
Proporsi penyaluran KUR di tahun 2024 terbagi menjadi 68,95 persen untuk KUR Mikro, 30,62 persen untuk KUR Kecil, dan sisa penyaluran untuk KUR Super Mikro dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyaluran KUR juga berfokus pada sektor-sektor produktif, dengan distribusi terbesar ke sektor perdagangan (42,7 persen), pertanian (33,2 persen), dan jasa (15,5 persen).
 
"Program KUR terus berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM di seluruh Indonesia. Dengan suku bunga yang tetap kompetitif, yaitu 6 persen per tahun dan 3 persen untuk program khusus, kami berharap KUR dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujar Darta.

3.Manfaat langsung pembiayaan UMi

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, pembiayaan yang dikelola oleh PIP telah memberikan dampak positif yang nyata bagi banyak pelaku usaha mikro di Indonesia. Muji Rahayu, pemilik Teo Cra` Yogyakarta, menyatakan pembiayaan UMi telah membantunya mengembangkan usaha kerajinan tangan tradisional, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar. "Pinjaman dari PIP - UMi memungkinkan kami untuk memproduksi lebih banyak dan menembus pasar yang lebih luas," ungkapnya.
 
Juli Hariyati, produsen prol tape di Yogyakarta, juga merasakan manfaat yang signifikan dari program ini. "Dengan pembiayaan dari PIP melalui UMi, saya bisa membeli peralatan baru dan meningkatkan produksi harian prol tape hingga 24 loyang," katanya.
 
Ruswati, Pemilik Oping Cra`di kota yang sama, menekankan bagaimana Pembiayaan UMi telah membantu memperbesar skala usahanya dalam produksi barang-barang daur ulang. "Sebelum mendapatkan Pembiayaan UMi, pemasaran produk kami sangat terbatas. Sekarang, dengan dukungan PIP, kami bisa memperbesar skala usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas," jelasnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team

Related Article