PR Sekda DIY Baru: Tekan Angka Kemiskinan

23 Mei 2023, 10:14 WIB

Beny Suharsono saat dilantik menjadi Sekda DIY. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Yogyakarta, IDN Times - Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Sekda DIY), Beny Suharsono yang baru dilantik pada Senin (22/5/2023), langsung mendapat pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Salah satunya terkait upaya menekan angka kemiskinan di DIY.

Diketahui persentase kemiskinan di DIY berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 sebesar 11,49 persen. Pada 2027 diharapkan angka tersebut bisa ditekan menjadi 8,66 persen. "Sesuai dengan arahan Gubernur DIY, untuk membantu program pengurangan angka kemiskinan ke angka 8,66 persen di tahun 2027," kata Beny.

1. Upaya menekan kemiskinan

Sekda DIY, Beny Suharsono. (Dok. Humas Pemda DIY)

Salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan DIY, yaitu dengan pembangunan di kawasan selatan DIY. Reformasi kalurahan yang dicanangkan akan mempercepat pembangunan.

"Kami akan serius berfokus melaksanakan reformasi kalurahan yang dicanangkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah selatan tanpa meninggalkan wilayah utara. Kemudian melakukan budaya inovasi juga akan dilakukan untuk mengubah atau memperteguh percepatan reformasi didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi," kata Beny.

2. Mobilisasi potensi yang ada

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan Sekda harus meresapi dan memobilisasi segala potensi untuk mendukung tercapainya Visi Gubernur, 'Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi'. Terwujudnya Pancamulia, tentu harus didukung dengan bukti dan parameter yang jelas, mulai dari pemilihan variabel, indikator dan metode pengukuran outcome yang tepat.

"Adapun outcome yang diharapkan setidaknya mencakup semakin kecilnya tingkat kemiskinan. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan. Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram. Kehidupan ekonomi yang layak. Mengecilnya ketimpangan antar kelas sosial dan antar wilayah, serta Good-governance pada berbagai tingkatan," ungkap Sultan.

3. Pelaksanaan reformasi kalurahan

Sri Sultan Hamengku Buwono X. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Keenam poin tersebut, diharapkan juga mewarnai pelaksanaan Reformasi Kalurahan, yang saat ini, sudah mencapai tahap urgensi implementasi. "Hal ini mengingat, bahwa ujung tombak peningkatan kesejahteraan rakyat, sejatinya tergantung pada mobilisasi di tingkat Kalurahan," ujar Sultan.

Untuk itu, hakikat Reformasi Kalurahan, selain pada makna demokratisasi dan desentralisasi, juga mengandung misi pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan, dalam basis-basis kemandirian, melalui perluasan dimensi otonomi kalurahan, seiring ketaatan dalam bingkai-bingkai good governance.

"Dalam hal ini, Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berkewajiban memfasilitasi langkah-langkah pemberdayaan, peningkatan kinerja, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kalurahan," kata Sultan.