Pemkab Sleman Janjikan Kenaikan Gaji PPPK Paruh Waktu Mulai 2027

15 Agu 2026, 16:06 WIBKab. Sleman

Yogie Fadila

News

Channel

Add Us on Google

Pemkab Sleman Janjikan Kenaikan Gaji PPPK Paruh Waktu Mulai 2027

Bupati Sleman, Harda Kiswaya (kanan) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Nur Fitri Handayani (kiri), saat memantau uji coba Perlinsos Digital di Donoharjo, Sleman, Kamis (13/08/2026) (IDN Times/Yogie Fadila)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemkab Sleman akan menaikkan gaji PPPK paruh waktu secara bertahap menuju standar UMK mulai 2027, dengan pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Umum APBN.
Kebutuhan agar gaji seluruh PPPK paruh waktu setara UMK diperkirakan Rp44 miliar, sedangkan RAPBD 2027 baru mengalokasikan Rp26,3 miliar atau sekitar 59 persen.
Sebanyak 1.211 PPPK pendidikan masih bergaji Rp1,3–2,6 juta per bulan; Fraksi PDI Perjuangan mendesak tambahan Rp18,22 miliar untuk menutup kesenjangan anggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setujukah kenaikan gaji PPPK paruh waktu dilakukan bertahap?

Vote Now

2026

UMK Sleman 2026 ditetapkan sebesar Rp2.624.387.

Kamis (13/08/2026)

Nur Fitri Handayani menyampaikan alokasi 2027 sebesar Rp26 miliar dari kebutuhan kurang lebih Rp44 miliar di Donoharjo, Sleman. Harda Kiswaya menegaskan kebijakan mengacu pada aturan dan kemampuan keuangan daerah.

2027

Pemkab Sleman merencanakan kenaikan gaji PPPK paruh waktu secara bertahap menuju standar UMK. Rancangan APBD 2027 mengalokasikan Rp26,3 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setujukah kenaikan gaji PPPK paruh waktu dilakukan bertahap?

Vote Now

What?
Pemkab Sleman menjanjikan kenaikan gaji PPPK paruh waktu menuju standar UMK secara bertahap mulai 2027.
Who?
Pemkab Sleman, Bappeda Sleman, Harda Kiswaya, Nur Fitri Handayani, serta PPPK paruh waktu sektor pendidikan terlibat dalam kebijakan ini.
Where?
Kebijakan berlaku di Kabupaten Sleman. Keterangan disampaikan di Donoharjo, Sleman.
When?
Kenaikan direncanakan mulai 2027. Nur Fitri Handayani menyampaikan keterangan pada Kamis (13/08/2026).
Why?
Kebijakan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sementara banyak PPPK paruh waktu belum menerima gaji setara UMK.
How?
Kenaikan dilakukan bertahap dengan alokasi Rp26,3 miliar dalam Rancangan APBD 2027, bersumber dari Dana Alokasi Umum APBN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setujukah kenaikan gaji PPPK paruh waktu dilakukan bertahap?

Vote Now

Di Sleman, 1.211 pekerja PPPK paruh waktu di pendidikan belum mendapat gaji seperti UMK. Pemkab Sleman bilang gajinya akan naik pelan-pelan mulai 2027. Uangnya baru Rp26,3 miliar, padahal butuh sekitar Rp44 miliar. Jadi, gaji mereka sekarang masih Rp1,3 juta sampai Rp2,6 juta tiap bulan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setujukah kenaikan gaji PPPK paruh waktu dilakukan bertahap?

Vote Now

Rencana kenaikan bertahap mulai 2027 menunjukkan Pemkab Sleman tetap memasukkan kebutuhan gaji PPPK paruh waktu ke dalam rancangan anggaran. Alokasi Rp26,3 miliar menjadi dasar awal menuju standar UMK, sambil kebijakan dijalankan sesuai aturan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pernyataan bahwa hak pekerja akan diberikan juga menegaskan perhatian terhadap kebutuhan mereka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setujukah kenaikan gaji PPPK paruh waktu dilakukan bertahap?

Vote Now

Sleman, IDN Times — Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menuju standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), dilakukan secara bertahap mulai 2027. Namun, anggaran yang tersedia pada tahap awal baru menutup sekitar 59 persen dari total kebutuhan riil.

1. Pemkab Sleman janji hak PPPK dipenuhi

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, saat memantau uji coba Perlinsos Digital di Donoharjo, Sleman, Kamis (13/08/2026) (IDN Times/Yogie Fadila)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Nur Fitri Handayani, mengatakan total kebutuhan anggaran agar seluruh PPPK paruh waktu sesuai besaran UMK diperkirakan mencapai Rp44 miliar, sementara Pemkab baru mengalokasikan Rp26,3 miliar pada Rancangan APBD 2027.

"Anggaran yang sudah dialokasikan pada 2027 sebesar Rp26 miliar dari total kebutuhan kurang lebih Rp44 miliar," kata Fitri, Kamis (13/08/2026) di Donoharjo, Sleman usai uji coa Perlinsos Digital.

Dari sisi pendanaan, alokasi gaji PPPK paruh waktu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN, bukan murni APBD Sleman.

2. Kondisi PPPK paruh waktu di Kabupaten Sleman

Tenaga kependidikan honorer dan PPPK audiensi dengan pimpinan DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, dan perwakilan Kementerian PANRB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan kebijakan itu tetap mengacu pada aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. "Pemda Sleman tidak zalim, haknya pasti diberikan," ujarnya.

Harda menjelaskan kenaikan gaji ini mengikuti ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa penyesuaian sesuai kemampuan keuangan daerah. "Sehingga untuk saat ini, Sleman belum mampu untuk [menaikkan gaji] sepenuhnya. Tapi Sleman saat ini menaikkan untuk tambahan gaji teman-teman kita yang di PPPK".

Sejumlah fakta kunci menggambarkan kondisi PPPK paruh waktu di Kabupaten Sleman saat ini. Dari sisi jumlah penerima, sebanyak 1.211 PPPK paruh waktu di sektor pendidikan belum menerima gaji setara UMK, terdiri atas 474 guru dan 737 tenaga kependidikan (tendik), menurut data yang diungkap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sleman. Kesenjangan upah pun masih lebar: gaji yang diterima saat ini berkisar Rp1,3 juta hingga Rp2,6 juta per bulan, sedangkan UMK Sleman 2026 yang ditetapkan Rp2.624.387.

3. Anggaran masih kurang Rp18 miliar

Ilustrasi - Para pegawai PPPK merayakan pengangkatan statusnya. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Sementara itu, kekurangan anggaran masih terjadi dengan selisih antara kebutuhan ideal dan alokasi 2027 mencapai sekitar Rp18 miliar.

Jumlah ini mendorong Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sleman mendesak anggaran tambahan Rp18,22 miliar dalam RAPBD 2027. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sleman, F. Bambang Sigit Sulaksono, menilai kesenjangan upah ini sebagai persoalan keadilan, mengingat beban kerja PPPK paruh waktu yang mencapai 20 hingga 24 jam mengajar per minggu, setara dengan PPPK penuh waktu meski dengan penghasilan jauh lebih rendah.