Pakar UGM: Mentalitas Miskin Bikin Bansos Salah Sasaran

Hempri mengungkapkan, program bantuan sosial ini diperuntukkan untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga untuk mengatasi berbagai risiko sosial baik dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya penyaluran bantuan yang salah sasaran, membuat kebijakan bansos menjadi kurang efektif.

“Memang sudah banyak kebijakan bansos yang dilakukan pemerintah. Secara umum dapat saya katakan kurang efektif karena selain masih banyak salah sasaran, program-program bansos ini cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dan parsial,” terangnya.

Selain persoalan mentalitas, Hempri menjelaskan jika ada sejumlah faktor lain yang membuat penyaluran bansos salah sasaran. Faktor pertama, verifikasi dan validasi data  kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik sehingga banyak warga mampu masih terdata. Pembaruan data di tingkat pemerintah daerah/desa juga tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya, juga ada konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan sebagainya, dalam penyaluran bantuan sosial.

“Integrasi di antara program bansos yang satu dengan program yang lain kurang efektif,” katanya.

Agar bantuan sosial ini ke depan bisa tepat sasaran, maka ASN diharapkan memiliki kesadaran untuk mengembalikan bantuan yang bukan haknya. Selain itu, pemerintah perlu memberikan bukan sekadar anjuran tetapi kewajiban bagi para ASN ini.

Hempri melanjutkan, ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan dan penyaluran bansos, yaitu perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi atau integrasi program-program bansos.

"Selain itu, diperlukan pula perbaikan tata kelola program dan sistem evaluasi partisipasi, pengawasan bersama masyarakat, serta perbaikan mentalitas miskin masyarakat," paparnya.