ORI DIY Temukan Data NIK Ganda Jalur Afirmasi SPMB SMA 2025

Bagus menjelaskan, salah satu dari tiga nama yang diverifikasi ditemukan memiliki permasalahan data kependudukan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tersebut tercatat aktif di dua wilayah, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Temuan ini telah dikonfirmasi ke Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Dukcapil menyampaikan bahwa terdapat indikasi NIK ganda dengan data yang sangat mirip. Meskipun nama tidak 100 persen identik, unsur-unsur datanya menunjukkan bahwa itu merujuk pada satu orang," ucapnya.

Menurut Bagus, temuan tersebut berasal dari laporan masyarakat yang telah diteruskan ke Disdikpora DIY.

"Hasilnya, satu dari tiga pendaftar dinyatakan masih layak, sedangkan dua lainnya dibatalkan. Salah satunya dibatalkan karena tergolong mampu berdasarkan data lapangan, dan satu lainnya karena persoalan data dan dugaan NIK ganda," kata Bagus.

Bagus menyebut, pendaftar yang tidak lolos seleksi jalur afirmasi masih bisa mengikuti jalur lain, asalkan dokumen yang disertakan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain tiga nama sebelumnya, Disdikpora DIY juga menemukan empat pendaftar lain yang diduga menggunakan jalur afirmasi meski kondisi ekonomi mereka tidak sesuai syarat.

"Disdikpora menyampaikan bahwa hari ini mereka mengundang orang tua dan siswa untuk konfirmasi. Jika data terbukti tidak valid, pendaftaran jalur afirmasinya akan dibatalkan," kata Bagus.

Bagus menegaskan, ORI DIY akan terus mengawasi seluruh tahapan SPMB yang masih berlangsung di wilayah DIY.

"Minggu kemarin itu jalur afirmasi, lalu sekarang jalur domisili dan sebagainya. Ini masih berjalan dan kami tetap akan memantau," kata dia.

Tak hanya fokus pada proses penerimaan siswa baru, ia juga mengingatkan sekolah agar tidak melakukan pelanggaran aturan, termasuk dalam hal pengadaan seragam maupun pungutan biaya.

"Kami tekankan agar sekolah maupun komite tidak mengkoordinasi pengadaan seragam selama proses SPMB masih berjalan. Itu tidak dibenarkan dan dilarang dalam peraturan," ujar Bagus.