Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Kota Baru, Ini Respon Sejarawan UGM

21 Jan 2022, 16:15 WIB

Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Sleman, IDN Times - Pemerintah telah memilih Nusantara sebagai nama calon ibu kota negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Arif Akhyat menilai seharusnya pemerintah menggunakan nama yang merujuk wilayah tempat IKN yang baru. Lantaran pemilihan nama baru untuk sebuah wilayah biasanya akan menghilangkan aspek historis dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang sudah menempati sebelumnya.

“Dalam kajian sejarah, nama-nama kota, apalagi Ibu Kota, selalu terkait dengan kemegahan kota masa lalu,” ungkap Arif, Jumat (21/1/2022).

1. Nusantara tak hanya merujuk untuk wilayah Jawa

Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Ditinjau dari sejarahnya, menurut Arif kata Nusantara sebenarnya tak hanya muncul pada masa Majapahit, tapi di masa Kerajaan Singasari sudah digunakan untuk merujuk wilayah pulau luar.

Pada masa Majapahit, Nusantara merupakan konsep geopolitik untuk mengidentifikasi suatu wilayah yang meliputi Bali, Malayu, Madura dan Tanjungpura, juga termasuk wilayah Singapura, Malaysia, Sumatra, Borneo, Sulawesi dan Maluku, Lombok, Timor.

"Jadi secara geografis, Nusantara lebih luas dari apa yg sekarang disebut Indonesia. Dengan sedikit ulasan di atas kata Nusantara, bukan hanya Jawa tetapi justru merujuk di luar Pulau Jawa,” terangnya.

2. Arti nama IKN seharusnya sebagai pemertaan pembangunan

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa topi pet putih melihat peta kawasan IKN (IDN Times/Ervan)

Arif memaparkan kata Nusantara untuk penamaan suatu wilayah tidak mengandung perspektif negatif atau positif, namun penyebutan wilayah yang berada di luar Jawa.

“Jika diberikan nama itu untuk IKN ya itu soal nama. Tetapi bagaimana tafsir nama itu digunakan sebagai kebijakan politik untuk pemerataan, keseimbangan, keadilan pembangunan. Inti pemindahan IKN itu bukan soal nama, namun seberapa jauh persiapan yang dilakukan dengan berbagai analisis secara komprehensif dan multidisipliner,” katanya.

3. Tak hanya Jokowi, Soekarno juga ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan

Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Arif menerangkan sebelumnya Presiden Soekarno mempunyai cita-cita akan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, Soekarno memiliki motif yang berbeda dengan sekarang.

Seperti halnya saat IKN dipindahkan ke Yogyakarta tahun 1946, dikarenakan kondisi Jakarta secara politik tidak aman, revolutif, dan di bawah ancaman agresi militer Belanda. Sedangkan gagasan perpindahan IKN di zaman Soekarno tahun 1957 ke Palangkaraya, kemungkinan salah satunya adanya intrik politik militer 1957 dengan gerakan separatisme dari berbagai daerah sehingga IKN Jakarta dinilai tidak aman.

“Jadi persoalan perpindahan IKN ini bukan sekedar relevan atau tidak, namun seberapa urgensi dan kesiapan berbagai bidang dalam mengatur keseimbangan dan keadilan pembangunan. Lebih jauh lagi, kebijakan makro dalam konteks pembangunan, termasuk perpindahan IKN jangan sampai ahistoris dan bersifat politis,” jelasnya.