Masuk Desil 1, Suwarno Pensiunan di Jogja Tak Lagi Peroleh Bansos

Suwarno bercerita, bantuan PKH sebesar Rp600 ribu per tiga bulan itu terakhir diterima untuk periode Januari-Maret 2025. Memasuki April, bantuan tersebut tak lagi cair tanpa penjelasan yang ia ketahui.

"2025 bulan Januari sampai Maret. Dan Aprilnya itu sudah langsung dicut. Enggak, enggak tahu alasannya," kata Suwarno ditemui di rumahnya, Jumat (28/8/2026).

Setelahnya, Suwarno baru mengetahui dirinya masuk desil 10 setelah mendatangi kelurahan untuk mencari tahu penyebab bansosnya terhenti. Namun, pihak kelurahan, kecamatan maupun pendamping PKH tak dapat menjelaskan dasar penetapan tersebut.

"Katanya petugas gitu. Wah, berarti saya kaya dong. Harusnya saya punya mobil, punya motor, punya segalanya. Tapi faktanya kan tidak," ungkapnya.

Ia pun mempertanyakan bagaimana kondisi ekonominya bisa dinilai masuk kelompok kesejahteraan tertinggi. Padahal, Suwarno kini hidup seorang diri di rumah warisan kakek. Istrinya meninggal pada 2010, sedangkan dua anaknya telah tinggal di luar kota.

Suwarno merupakan pensiunan pustakawan Universitas Islam Indonesia (UII) yang telah bekerja selama 25 tahun. Sejak pensiun pada 2011, ia mengandalkan uang pensiun sekitar Rp900 ribu per bulan.

Dengan penghasilan tersebut, Suwarno harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Termasuk buat makan, listrik dan air.

"Bisa mengkalkulasi sendirilah. Jadi apa gitu," imbuh dia.

Rumah yang ditempatinya pun adalah bangunan warisan kakek yang sudah ditempati secara turun-temurun. Dia adalah generasi ketiga penghuni rumah tersebut. Lantai rumah bukan keramik, tapi masih menggunakan tegel. Bagian atap tampak telah menguning. Perabot elektronik di dalam rumah juga sangat terbatas. Hanya terlihat televisi dan sebuah kulkas rusak yang sudah berubah fungsi jadi tempat menyimpan piring.

Ia juga tidak memiliki kendaraan pribadi. Sepeda motor yang berada di depan rumahnya merupakan milik adiknya. Semasa bekerja, Suwarno terbiasa naik bus dan berjalan kaki.

Menurut Suwarno, ketidakakuratan data bukan hanya merugikan dirinya. Ia mengetahui warga lain yang kondisinya lebih membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya.

"Di bawah saya itu banyak yang seperti itu dan tidak pernah dapat," bebernya.

Karena itu, dia berharap pemerintah melakukan verifikasi ulang secara faktual di lapangan. Dengan demkian, masyarakat dengan kondisi ekonomi memprihatinkan bisa kembali mengakses bantuan sosial.

"Saya sendiri aja yang kena itu tidak tahu. Desil itu dasarnya apa dan desil itu mulai dari mana," kata Suwarno.