Makan Bergizi Gratis, Pemkab Bantul Perlu Siapkan Anggaran Rp52 Miliar
- Pemkab Bantul cemas terhadap dampak kebijakan makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto terhadap anggaran daerah.
- Daerah dengan kapasitas fiskal rendah harus mengalokasikan 9% dari PAD untuk program makan siang gratis, sekitar Rp500-an milyar.
- Pemkab Bantul siap mengalokasikan anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat meskipun masih menunggu keputusan resmi, namun akan mempengaruhi pembangunan fisik dan non-fisik.
Bantul, IDN Times - Pemkab Bantul tengah mencemaskan dampak kebijakan makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama soal anggaran yang diperkirakan akan membebani kas daerah. Meski aturan pastinya dari pemerintah pusat masih belum jelas, wacana pembebanan anggaran ini sudah muncul dalam rapat koordinasi.
1. Sembilan persen dari PAD untuk makan siang gratis
Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budi Raharja, mengungkapkan bahwa wacana tersebut dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan, daerah dengan kapasitas fiskal rendah harus mengalokasikan anggaran tujuh persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah berkapasitas sedang sembilan persen, dan daerah dengan kapasitas besar sepuluh persen.
"Bantul itu masuk sedang sehingga harus menganggarkan sembilan persen dari PAD sekitar Rp500-an milyar untuk makan siang gratis atau sekitar Rp50-an miliar," katanya, Rabu (13/11/2024).
2. Konsekuensi ketika Pemkab Bantul turut membiayai makan bergizi gratis
Menurut Agus, jika kebijakan makan bergizi gratis dari pemerintah pusat diberlakukan, Pemkab Bantul siap mengalokasikan anggaran sesuai instruksi, meskipun hingga kini masih menunggu keputusan resmi.
"Namanya mandatori, tentunya pemerintah daerah harus melaksanakan. Dampaknya memang mengurangi anggaran untuk pembangunan baik fisik dan non fisik," tuturnya.
Agus menambahkan bahwa karena belum ada ketetapan resmi, anggaran ini akan diusulkan masuk dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) pada RAPBD 2025 yang masih dalam tahap pembahasan.
"Harapan kita, dengan investasi makan siang nantinya diharapkan anak kita menjadi sehat, kecerdasan anak juga meningkat. Itu juga bagian dari pembangunan," tandasnya.
3. Akan ada rasionalisasi anggaran untuk pembangunan fisik dan non fisik
Wakil Ketua III DPRD Bantul, Agung Laksmono, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk program makan siang gratis. Menurutnya, perlu diperjelas apakah pembiayaan akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat atau sebagian akan dibebankan pada Pemkab Bantul.
"Memang ada wacana untuk menyisihkan anggaran senilai Rp52 miliar untuk makan siang gratis," katanya.
Agung menambahkan, jika Pemkab Bantul memang diwajibkan untuk turut serta mendanai program tersebut, maka perlu dilakukan rasionalisasi anggaran, baik untuk pembangunan fisik maupun non-fisik. Hal ini karena anggaran sebesar Rp52 miliar merupakan jumlah yang tidak sedikit.
"Pasti dampaknya akan ada rasionalisasi anggaran untuk pembangunan baik fisik atau non fisik," tutur politisi PKS ini.
