Mahfud MD Sebut Hak Angket Tidak Mengubah Hasil Pemilu 2024

Mahfud memastikan hak angket yang dijamin konstitusi ini masih bisa dipakai untuk memeriksa kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pemilu.

"Menurut konstitusi itu DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan penyelidikan dan dalam cara tertentu di dalam kebijakan pemerintah. Nah ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang," papar mantan ketua MK itu.

"Jadi kalau Ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket adalah pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu tapi yang diperiksa tetep pemerintah," sambung Mahfud. 

Mantan Menko Polhukam itu menyentil pihak-pihak yang belakangan seolah santer menebar narasi jika hak angket ini tak cocok digunakan untuk memeriksa pemilu.

"Itu tinggal politiknya saja kalau bolehnya sangat-sangat boleh. Jadi sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok untuk pemilu. Siapa bilang tidak cocok, bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu," tegasnya.

Mahfud MD menuturkan, pengusulan hak angket ini bergantung pada ranah partai politik, khususnya anggota DPR. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan dirinya tak punya wewenang atau andil untuk nmengajukan hak angket.

"Itu urusan DPR dan parpol ya, saya gak ikut di situ, karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan itu, tapi kalau sebagai ahli hukum saya ditanya apakah boleh, amat sangat boleh," pungkasnya.