Kenapa Terjadi Badai PHK di Tengah Klaim Fundamental Ekonomi Kuat?

03 Jul 2026, 14:12 WIB

Paulus Risang

News

Channel

Add Us on Google

Kenapa Terjadi Badai PHK di Tengah Klaim Fundamental Ekonomi Kuat?

ilustrasi sekelompok pekerja kerah biru yang berorganisasi di industri tekstil di lingkungan pabrik (pexels.com/EqualStock IN)

Intinya Sih

Ekonom UMY Dyah Titis menilai maraknya PHK menunjukkan tekanan nyata di sektor riil meski indikator makro ekonomi terlihat stabil dan pertumbuhan nasional tetap positif.
Sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan ritel menjadi paling rentan akibat kenaikan biaya produksi, persaingan global, serta pelemahan rupiah yang menekan margin keuntungan perusahaan.
Dyah mendorong pemerintah fokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat industri padat karya melalui insentif tepat sasaran, efisiensi logistik, dan perlindungan bagi pekerja terdampak PHK.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah terus menerus menyatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Namun, kenapa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di berbagai sektor industri?

Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, mengatakan PHK menjadi indikator masih adanya tekanan di sektor riil. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat secara menyeluruh karena pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata di setiap sektor.

"PHK menunjukkan tekanan di sektor riil masih nyata, meskipun indikator makro tertentu terlihat stabil. Perusahaan melakukan PHK biasanya karena kombinasi berbagai faktor. Mulai dari melemahnya permintaan, kenaikan biaya produksi, tekanan impor, perubahan teknologi, efisiensi operasional, hingga penurunan daya saing," jelas Dyah, Kamis (2/7/2026), dikutip dari laman resmi UMY.

Rentannya sektor padat karya

Dyah mengatakan sektor padat karya menjadi yang paling rentan terdampak tekanan ekonomi, seperti industri tekstil, garmen, alas kaki, ritel, dan sebagian manufaktur. Menurutnya, kenaikan biaya produksi serta ketatnya persaingan global mendorong banyak perusahaan melakukan efisiensi untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Ia menambahkan, meningkatnya kasus PHK menunjukkan kondisi ekonomi riil tidak selalu sejalan dengan indikator ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, kata dia, belum tentu memberikan manfaat yang merata di seluruh sektor maupun wilayah.

"PHK dapat menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi riil lebih lemah daripada yang tercermin dalam indikator makro. Pertumbuhan ekonomi lima persen misalnya, terlihat baik secara nasional. Namun, manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata antar-sektor, antar-wilayah, maupun antar-kelompok pekerja," tuturnya.

Perlu kejar kualitas pertumbuhan ekonomi, bukan hanya angka

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Dyah menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing industri padat karya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Analisis ekonomi tidak cukup hanya melihat PDB, inflasi, atau defisit fiskal. Kita juga harus melihat kualitas pertumbuhan. Apakah pertumbuhan itu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah riil, menjaga keberlangsungan UMKM, dan memperkuat daya saing sektor padat karya," tegasnya.

Selain itu, Dyah menyebut tekanan terhadap dunia usaha turut memengaruhi keputusan investasi. Banyak perusahaan memilih menunda investasi atau melakukan efisiensi tenaga kerja. Di sisi lain, perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor juga menghadapi kenaikan biaya akibat pelemahan nilai tukar rupiah sehingga ruang untuk melakukan ekspansi semakin terbatas.

"Pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku, mesin, energi, dan komponen produksi. Jika perusahaan tidak dapat menaikkan harga jual karena permintaan melemah, margin keuntungan akan tertekan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung menunda investasi, mengurangi ekspansi, atau melakukan efisiensi biaya, termasuk efisiensi tenaga kerja," paparnya.

Sektor padat karya perlu diperhatikan

Dyah mendorong pemerintah memperkuat dukungan terhadap industri padat karya melalui kebijakan yang tepat sasaran untuk mengurangi tekanan yang dihadapi sektor tersebut. Menurutnya, stabilitas ekonomi harus diwujudkan dalam bentuk lapangan kerja, daya beli masyarakat yang terjaga, serta keberlangsungan usaha.

"Pemerintah perlu memperkuat sektor padat karya melalui insentif yang tepat sasaran, penurunan biaya logistik, kemudahan akses bahan baku, serta perlindungan dari praktik perdagangan yang tidak sehat. Bantuan sosial dan stimulus ekonomi juga perlu diarahkan kepada kelompok rentan dan pekerja yang terdampak PHK," ujar Dyah.

Ia menambahkan, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari data statistik semata. "Stabilitas makro baru benar-benar bermakna jika diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih aman, daya beli yang terjaga, dan biaya usaha yang lebih terkendali," pungkasnya.