.jpg)
Yogyakarta, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut sejumlah wilayah DIY dihantui ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan atau lahan pada musim kemarau tahun ini.
"Nanti yang perlu diwaspadai dari kekeringan adalah kebakaran, terutama terkait persoalan sampah yang saat ini belum selesai. Mohon jangan dibakar pada saat musim kering karena berakibat pada kebakaran yang meluas," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad, saat dihubungi, Jumat (21/6/2024).
Menurut Noviar, daerah-daerah yang berpotensi dilanda kebakaran adalah wilayah dengan kawasan hutan, macam Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Dia menjelaskan, humus adalah jenis tanah di kawasan hutan yang mudah terbakar saat musim kemarau. Jika sudah tersulut api, maka akan cukup sulit untuk mengatasinya.
"Khususnya di daerah kehutanan, seperti di Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo terdapat hutan lindung dan hutan produksi itu yang perlu diwaspadai agar masyarakat tidak membakar sampah sembarangan," ucapnya.
Selain mewaspadai ancaman kebakaran hutan, BPBD juga tak ingin kecolongan soal kebutuhan air bersih masyarakat. Noviar menyatakan, BPBD siap melakukan droping air bersih sesuai permintaan masing-masing wilayah.
"Kalau misal terjadi permintaan air minum maka kita akan droping-droping air lagi. Tidak hanya BPBD, tapi seluruh komponen masyarakat bisa memberikan bantuan air minum kepada yang membutuhkan," pungkasnya.
Sementara itu BMKG menyebut, berdasarkan hasil pemantauan curah hujan hingga tanggal 20 Juni 2024 dan prakiraan peluang curah hujan 2 dasarian ke depan, terdapat potensi kekeringan meteorologis dengan status Siaga.
Status Siaga dapat diartikan situasi di mana telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari dan prakiraan curah hujan rendah kurang dari 20 mm/dasarian, dengan peluang terjadi di atas 70 persen. Daerah yang masuk kategori tersebut adalah Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.
Kepala Stasiun Klimatologi DIY, Reni Kraningtyas mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah setempat yang berada dalam wilayah peringatan dini untuk mengantisipasi dampak kekeringan meteorologis ini.
"Pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan, pengurangan ketersediaan air tanah atau kelangkaan air bersih, dan peningkatan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ujar Reni.