Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia perlu belajar dari kesalahan menangani masalah buzzer pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pilihan pemerintah untuk melakukan internet shutdown waktu itu dinilai pilihan yang tidak tepat.
Diketahui saat Pilpres 2019, terjadi kerusuhan setelah pengumuman hasil Pilpres. Kerusuhan tersebut disebut juga karena provokasi dari media sosial atau ulah buzzer. Sehingga pemerintah mengambil langkah saat itu melakukan internet shutdown.
Research Assistant Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zakiah Fadhila, berpandangan langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak bisa dibenarkan.
"Respons pemerintah terhadap buzzer membatasi menghentikan penggunaan Medsos pada Mei 2019 khususnya persebaran video gambar, WA, FB, Twitter. Hal ini problematik, yang menjadi problematik pemerintah menggunakan internet shutdown dengan mengatasnamakan keamanan nasional," kata Zakiah dalam Digital Future Discussion by Center for Digital Society, 'Politik Digital: Fenomena Buzzer dalam Media Sosial', Selasa (28/2/2023).
Disayangkan alasan pemerintah mengatasnamakan keamanan nasional tersebut tidak dijelaskan secara rinci. "Ketika menyebut keamanan nasional, tidak memberi penjelasan dasar hukum yang jelas, ketika menghentikan internet," ucap Zakiah.
Menurut Zakiah, pilihan internet shutdown seharusnya menjadi pilihan terakhir. Bahkan dinilai tidak perlu menjadi pilihan. Jika memang akhirnya menjadi pilihan pemerintah harus secara resmi memberikan penjelasan. Hal tersebut akan membantu masyarakat untuk memahami kondisi yang terjadi.
"Internet shutdown ini gak boleh dinormalisasi. Menjadikan internet shutdown pilihan ketika kericuhan akibat buzzer memprovokasi. Jadi pilihan terakhir (internet shutdown), kalau bisa jangan pernah dipakai," ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga bekerja sama dengan pihak kepolisan melalui patroli siber. Hal tersebut menurut Zakiah juga perlu dengan kehati-hatian dan transparansi.
"Indikator apa yang digunakan, mekanisme apa dalam menangani fenomena buzzer di Pemilu 2024 nanti. Harus clear mendeklarasikan indikator dengan jelas, apa yang mereka gunakan yang masuk fake news, hate speech, hoaks dan yang bukan ketiganya," ungkap Zakiah.