Sosiolog UGM: Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak Bak Gunung Es
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Gaya hidup mewah di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi perbincangan masyarakat tanah air. Sorotan ini menguak usai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, putra pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang sering kali memamerkan kekayaannya di media sosial.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai gaya hidup mewah yang ditunjukkan salah satu pejabat Ditjen Pajak ibarat fenomena gunung es. Praktik-praktik serupa diduga masih terjadi di kalangan pejabat lainnya.
“Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar,” kata dia.
1. Perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, gaya hidup
Andreas Budi mengatakan bahwa di era saat ini gaya hidup yang memosisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas. Dengan begitu penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang.
Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite.
“Gaya hidup semacam itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” paparnya.
2. Pengkhianatan solidaritas hidup bersama
Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM ini menyebutkan praktik gaya hidup yang kompetitif dan berlomba mengejar kelas elite yang diglorifikasi tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara.
“Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara,” ujarnya.
Baca Juga: Terjerat Kasus, Rumah Mewah Rafael Alun di Jogja Tampak Sepi
3. Revolusi mental para pejabat
Menurutnya, saat ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan. Selain itu juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental,” ujar Andreas.
Baca Juga: Ngebut Pakai Moge, Mario Dandy Pernah Ditegur Tetangga di Jogja