Yogyakarta, IDN Times - Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) mencatat ratusan ribu wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2022. Angka yang tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY, Agung Subchan Kurnianto mengatakan ada kenaikan 1 persen untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak 2022. "Jumlah per 31 Maret 2023 sebanyak 220.361, tapi mohon maaf ini belum update sampai per 31 Maret malamnya," ujar Agung, Sabtu (1/4/2023).

1. Target dan sanksi tidak melapor

Dok. djponline

Agung menjelaskan target triwulan 1 sudah tercapai 143 persen. Sementara sampai bukan Desember arau selama satu tahun baru tercapai 72 persen. Konsekuensi bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan hingga 31 Maret 2023 akan dikenakan sanksi Rp100 ribu. Sementara untuk badan hukum sanksinya Rp1 juta jika terlambat melapor per akhir April 2023.

2. Manfaat pelaporan SPT Tahunan

ilustrasi subsidi (IDN Times/Aditya Pratama)

Agung menjelaskan ada sejumlah manfaat pelaporan pajak, pertama memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. "Kedua, memenuhi kebutuhan APBN, tentu untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan berbagai subsidi pendidikan, kesehatan, energi, pangan dan lain-lain," ungkap Agung.

Baca Juga: Sosiolog UGM: Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak Bak Gunung Es

Baca Juga: Kasus Kekerasan Seret Anak Pejabat Pajak, Kikis Kepercayaan Publik 

3. Buka posko pelaporan pajak

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY, Agung Subchan Kurnianto. (IDN TImes/Herlambang Jati Kusumo).

Kanwil DJP DIY mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat melaporkan SPT Tahunan Pajak, seperti sosialisasi kewajiban lapor SPT melalui media cetak, online, sosial media, radio hingga televisi. Selain mengirimkan SMS voice blast, WhatsApp blast, dan email blast.

"Kami juga kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, tokoh masyarakat. Membuka pojok pajak di empat mal dan kalurahan atau kecamatan. Ke depan kami menambah volume sosialisasi," ujar Agung.

Baca Juga: 7 Promo Buka Puasa di Restoran Jogja, Harga Mulai Rp18 Ribu