Hasil Sidak ke Pantai Depok, Komisi B DPRD Temukan 4 Masalah

13 Des 2019, 17:23 WIB

Tempat Pelelangan Ikan Pantai Depok. IDN Times/Daruwaskita

Bantul, IDN Times- Komisi B DPRD Bantul menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok, Kabupaten Bantul, Jumat (13/12). Komisi B mengaku kaget mendengar laporan dari Ketua Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Sutarlan yang menyatakan tidak ada aliran listrik di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Depok.

"Kita juga kaget karena di parkiran dan warung sudah terang saat malam hari namun di TPI justru gelap tak ada aliran listrik. Padahal nelayan kadang turun melaut malam hari," kata Wildan Nafis, Ketua Komisi B, DPRD Bantul.

1. Masalah sampah dan petugas kebersihan

Ilustrasi wisatawan berkunjung ke Pantai Depok. IDN Times/Daruwaskita

Dalam sidak juga ditemukan masalah sampah yang menumpuk sehingga pantai terlihat kotor. Saat ini jumlah petugas sampah hanya 3 orang, dan dibayar dari oleh Koperasi Wisata Mina Bahari 45.

"Wisata itu kan jadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantul yang paling besar, namun kalau tempat wisata saja kotor bagaimana bisa mendongkrak kunjungan wisatawan," terangnya.

2. Lahan parkir butuh pengerasan agar tidak becek saat hujan dan berdebu di musim kemarau

Lahan parkir di Pantai Depok Bantul. (IDN Times/Daruwaskita)

Masalah lahan parkir yang belum dilakukan pengerasan juga dikeluhkan pengurus Koperasi Wisata Mina Bahari 45, karena saat hujan tempat parkir akan menjadi kubangan air.

"Saya lihat sendiri memang parkir yang berada di depan pasar ikan Pantai Depok perlu dilakukan pengerasan karena ketika musim hujan akan banyak air menggenang, pada musim kemarau banyak debu. Padahal hasil parkir ini masuk ke pendapatan daerah," terangnya.‎

3. Pengurus TPI Depok minta dibantu timbangan ikan dan gerobak untuk mendorong kapal

Perahu nelayan Pantai Depok. IDN Times/Daruwaskita

Wildan mengatakan nelayan meminta bantuan gerobak yang fungsinya untuk mengangkat kapal ketika naik ke darat agar mudah dibawa ke tempat yang aman saat terjadi gelombang tinggi.

"Semua keluhan dan permasalahan akan kita catat dan akan kita perjuangan untuk direalisasikan meski bukan tahun ini karena APBD 2020 sudah diketok. Namun masih bisa diusahakan APBD perubahan tahun 2020 mendatang," tuturnya.