Yogyakarta, IDN Times - Sebanyak 70 ribuan orang dilaporkan masuk ke wilayah DIY selama masa tanggap darurat corona (COVID-19) ini.
Puluhan ribu orang tersebut tercatat masuk ke wilayah DIY dalam jangka waktu lima hari terakhir. Yakni, dari tanggal 25 Maret hingga 30 Maret 2020.
Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana menyebut dalam kurun waktu lima hari terdapat 70.875 orang masuk ke DIY.
"Baik yang melalui moda kereta api, pesawat, atau bus. Itu dalam lima hari," kata Biwara di Kantor BPBD DIY, Kota Yogyakarta, Senin (30/3).
Biwara mengatakan, para penumpang khususnya yang menggunakan bus, telah didata oleh satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Mereka dimintai keterangan dari dan ke mana tujuannya.
"Memang kita upayakan untuk dilakukan langkah-langkah mengurangi penularan virus itu dengan membentuk posko gabungan di terminal-terminal pintu masuk DIY. Melibatkan unsur Dishub, TNI, Polri Dinkes Satpol PP untuk mengawasi itu. Di situ dilakukan pendataan, (pemeriksaan kesehatan dengan) thermogun dan pendataan terhadap kendaraan yang masuk ke terminal," paparnya.
Kendaraan, penumpang, beserta barang bawaannya, juga tak luput dari semprotan cairan disinfektan petugas.
"Kita juga mengupayakan ke pemerintah pusat, bus-bus itu harus masuk ke terminal, dalam arti menurunkan penumpangnya di terminal sehingga lebih mudah pendataannya," ujar Biwara menambahkan.
Biwara menekankan, Pemda DIY sama sekali tak melarang para perantau atau pendatang untuk masuk ke wilayahnya. Begitu pula masyarakat DIY diimbau tak menerapkan lockdown atau karantina wilayah.
Di tingkat lingkungan terkecil sekalipun, menurutnya, masih bisa mencegah penyebaran COVID-19. Meski tanpa lockdown, yakni melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
"Semua pemudik yang datang tadi tentunya akan bermukim di tempat tinggal saudara atau di tempat tinggal orang tua di DIY. Justru itulah upaya-upaya untuk itu tadi, menata, mengorganisir, memberdayakan masyarakat desa menjadi penting," urai Biwara.
Ketimbang menerapkan karantina wilayah, alangkah baiknya menurut Biwara warga memberlakukan akses satu pintu masuk ke tiap-tiap lingkungan. Langkah ini akan mempermudah identifikasi atau pendataan pendatang.
Yang harus diperkuat lagi, adalah sosialisasi pencegahan COVID-19. Seperti menyampaikan anjuran mengarantina diri selama dua pekan setibanya di lingkungan tersebut. Kemudian, edukasi soal bagaimana disiplin hidup bersih, pembatasan sosial, atau langkah-langkah yang dilakukan ketika mengalami gejala corona saat masa 14 hari itu tadi.
"Intinya, spirit kita adalah kita tidak menolak (pendatang)," tegas Biwara.
Karena bisa saja, di balik alasan kedatangan atau kepulangan mereka ada permasalahan-permasalahan yang memang tak terelakkan. Seperti usaha mereka di tempat merantau yang tak lagi laku akibat imbas corona. Atau malah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terpukulnya roda perekonomian.
"Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu mereka mudik ke daerah asal. Tentu masak orang mudik tidak boleh. Kita harus bisa menanggapi mereka dengan semangat persaudaraan dilandasi rasa kasih terhadap sesama yang juga membutuhkan pertolongan. Yang tidak boleh itu kalau tidak disiplin, melakukan aktivitas di kerumunan dan tidak menjalankan hidup sehat," pungkasnya.