Yogyakarta, IDN Times - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup optimistis pengesahan Undang-Undang KUHP Baru tidak akan mengganggu sektor wisata. Sebelumnya pengesahan KUHP dikhawatirkan akan mengganggu dunia pariwisata.
Diketahui sebelumnya sejumlah industri wisata di DIY, terutama sektor perhotelan khawatir pengesahan KUHP yang berkaitan dengan pasal perzinaan akan mempengaruhi kunjungan tamu. Terutama bagi wisatawan mancanegara.
Meski sempat dikhawatirkan, namun menurut pandangan Ketua GIPI DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie, menyebut sebenarnya KUHP tersebut memperjelas aturan yang ada. Orang tidak bisa main hakim sendiri.
"Perubahan ini mempertegas dan membatasi, yang bisa delik aduan anak dan istri, penegak hukum yang melakukan tindakan. Gak ada lagi yang gropyok, gak bisa lagi main hakim sendiri," kata Bobby, Minggu (18/12/2022).
Meski begitu, menurut Bobby pemerintah harus melakukan sosialisasi aturan atau KUHP ini secara masif. Sehingga, tidak ada lagi salah informasi dan menimbulkan pro kontra.
"Berpengaruh pasti (KUHP), selagi pemerintah tidak menyalurkan informasi yang masif. Miss pemerintah tidak melakukan sosialisasi internal dan eksternal. Ini bisa menjadi celah untuk kompetitor (negara lain) menggaet wisatawan kita," ujar Bobby.
Menurut Bobby, terpenting untuk menjaga iklim pariwisata tetap baik, menghadapi kondisi di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman sejumlah krisis saat ini, adalah dengan kolaborasi. Tidak bisa industri maupun pemerintah berjalan sendiri.
"Terpenting untuk menghadapi kondisi saat ini, yaitu menjalin kerja sama. Tidak bisa jalan sendiri, bisa mengintegrasikan kerja sama Joglosemar (Jogja Solo Semarang), dan daerah sekitarnya," ujar Bobby.