DKPP Soroti Tantangan Pemilu hingga Merosotnya Demokrasi

Heddy menyoroti selama ini muncul kebanggaan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dalam jumlah penduduk. Bisa menjalankan Pemilu serentak dalam satu hari. Meski demikian, dibalik itu semua menurutnya masih ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah.

Ia mengungkapkan sejumlah riset menunjukkan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Dicontohkan kajian dari The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menempatkan Indonesia dalam kategori demokrasi cacat. “Meski Pemilu berlangsung, tapi ternyata penyelenggaraan ada cacat hukum,” ungkap Heddy.

Heddy turut menyoroti budaya politik di Indonesia yang masih buruk, salah satunya money politic. Selain juga masih ditemukan intervensi terhadap penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, menurut Heddy Pemilu dapat dikatakan berhasil jika dapat memilih pemimpin yang amanah, jika yang terjadi sebaliknya, dapat dikatakan gagal.

DKPP pun berupaya turut mengambil peran untuk memperbaiki demokrasi dan Pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggandeng akademisi dari Perguruan Tinggi. “Perguruan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral memperbaiki sistem ini. Perlu bersama-sama memperbaiki,” ungkapnya.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM sekaligus Pengamat Politik, Ari Dwipayana, menyambut baik kolaborasi antara DKPP dan UGM. Menurutnya kerja sama ini bukan sekedar penguatan hubungan kelembagaan, tetapi sebagai upaya bersama untuk mempertemukan pengetahuan, etika, dan praktik demokrasi. Ia juga menyoroti tema yang diangkat dalam seminar kali ini.

“Kita menyadari bahwa demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya Pemilu yang berlangsung secara periodik, tetapi juga oleh kepercayaan publik terhadap proses dan integritas penyelenggara,” kata Ari.

Ari mengatakan Pemilu yang berintegritas tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Pemilu bukan hal yang semata teknis administratif. “Pemilu berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memungkinkan warga negara mengevaluasi kinerja pemerintahan dan menyuarakan kehendak publik dan menentukan arah kebijakan publik,” kata Ari.

Ari melanjutkan oleh karena itu Pemilu menuntut hadirnya etika publik, akuntabilitas kelembagaan, profesionalisme penyelenggaraan, serta partisipasi warga yang sama. Ketika integritas mengalami erosi, maka pertaruhannya bukan sekedar hasil Pemilu, namun juga demokrasi.

“Dalam konteks tersebut keberadaan DKPP memiliki posisi yang sangat strategis. Menegakkan etik bukan instrumen tambahan dalam demokrasi, melainkan fondasi yang menjaga agar kompetisi politik tetap berada dalam koridor keadilan dan kepantasan publik,” ungkap Ari.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, mengatakan isu Pemilu menjadi bagian perhatian universitas, untuk memastikan Pemilu berjalan dengan baik. “Tentu soal integritas bukan semata-mata soal moralitas, tapi juga bicara soal kontrol publik, bicara soal kredibilitas, dan trust,” ungkap Sosiolog UGM itu.

Arie mengatakan urusan Pemilu bukan hanya soal urusan teknis. Oleh karena itu akademisi perlu kerja sama dengan penyelenggara Pemilu. Hal itu menjadi bagian penting agar Pemilu ke depan berjalan lebih baik. 

“Suka tidak suka bahwa hari ini demokrasi semakin menurun, mengalami kemrosotan luar biasa. Tantangan terbesar bukan hanya dijawab KPU, Bawaslu, lebih dari itu, publik dalam hal ini perguruan tinggi juga bisa memberi input,” ungkapnya.