Yogyakarta, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) memberikan pengawasan lebih pada perusahaan yang sempat terkendala pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun lalu.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan sejumlah langkah strategis dilakukan Disnakertrans DIY untuk memastikan perusahaan membayar THR. "Ada tiga langkah yang kami lakukan sekaligus untuk memitgasi," ujar Aria, Selasa (28/3/2023).
Pertama yang akan dilakukan Disnakertrans DIY adalah membuka posko konsultasi THR. Posko berada di kantor Disnakertrans DIY dan kantor di tingkat Kabupaten/Kota.
"Kedua, kami membuka atau melakukan mitigasi, deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Deteksi dini itu kita tujukan, prioritaskan pada perusahaan yang mengalami problem THR di tahun lalu," kata Aria.
Aria menyebut tahun lalu terdapat sejumlah pengusaha yang bermasalah membayar THR, ia meminta pengusaha membayarakan hak para pekerjanya.
Disnakertrans DIY akan melakukan forum koordinasi tripartit, bersama serikat pekerja dan pengusaha untuk mengawal kewajiban pengusaha memberikan THR.
"Kemudian upaya kami ketiga, kami membuka layanan aduan online yang bisa diakses semua masyarakat. Identitas bisa dirahasiakan. Kami akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut," ujar Aria.
Ia mengingatkan pada pengusaha untuk bisa membayar THR sesuai waktu yang ditentukan, atau H-7 Lebaran paling lambat dibayarkan. "Dan dari tahun lalu juga tidak boleh dicicil," ungkapnya.
Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan mengungkapkan pihaknya juga akan mengawal untuk pemberian THR pada para pekerja. Pihaknya akan membuka posko aduan untuk masalah THR Ini, dan masalah lain terkait ketenagakerjaan.
Disnakertrans mendorong sinergi tripartit untuk membuat posko bersama. "Sebelum itu, kami mendorong pemerintah bersama serikat untuk melakukan deteksi dini. Potensi-potensi perusahaan mana yang sekiranya bisa tidak memberikan THR, akan ditindaklanjuti pengawas," harap Irsad.