PKL Teras Malioboro 2 menggeruduk Balai Kota Yogyakarta, Senin (18/9/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Perwakilan Pengurus Paguyuban Pedagang Tri Dharma, Supriyati, menyebut sudah bersurat dengan Pj Wali Kota sebanyak lima kali sejak bulan Juni, namun tidak kunjung mendapat jawaban. Mereka meminta untuk beraudiensi dan silaturahmi, namun tidak kunjung ada tanggapan.
"Terakhir kemarin diundang agendanya ada di ruangan (Pj Wali Kota), kita sudah datang, masuk, duduk. Ternyata Pj Walikota tidak nemuin kita, malah foto-foto. Saya sudah bilang kepada pihak perwakilan tersebut, kalau tidak ada komunikasi lagi, kita akan datang bersama-sama dengan semua anggota," ujar Supriyati.
Supriyati menyebut kondisi pedagang di Teras Malioboro 2 sedang tidak baik-baik saja, mulai dari ekonomi hingga infrastruktur yang dinilai tidak layak. Sehingga mereka meminta waktu Pj Wali Kota Yogyakarta untuk menyampaikan keluh kesah mereka.
"Kita minta beraudiensi kepada Pj Wali Kota (sekarang). Tuntutannya kita harus bertemu untuk mengungkapkan masalah di Teras Malioboro 2," ungkap Supriyati.
Supriyati juga menyinggung permasalahan validasi data pedagang. Supriyati menjelaskan ada data pedagang yang dinilai tidak transparan. Paguyuban pedagang Tri Dharma disebutnya juga tidak dilibatkan.
"Tidak ada sosialisasi dan validasi data dilakukan UPT terkesan sembunyi-sembunyi dan diskriminatif. Belum pernah (kami) melihat data yang di UPT. Tapi tanggal 4 UPT menyebar kan undangan beserta daftar anggota, ada nama baru pedagang yang bukan pedagang dari lorong Malioboro," ujar Supriyati.
Mengenai kabar akan adanya relokasi, Supriyati juga menyebut belum menerima informasi terkait relokasi jilid 2. "Belum tahu apa-apa, hanya tahu sepenggal dari medsos tahun 2024 (relokasi), tempat mana belum tahu, gambaran belum tahu," ungkapnya.