Buang Sampah Sembarangan di Jogja, 30 Warga Diajukan ke Pengadilan
Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memproses sejumlah pelanggar pembuang sampah sembarangan sebagai tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Rabu (6/9/2023).
Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan memberikan pidana denda kepada sejumlah pelanggar pembuang sampah tidak pada tempatnya. Penegakan hukum tipiring untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan proses hukum sampai ke tipiring adalah upaya terakhir dari Satpol PP Kota Yogyakarta dalam penegakan Perda nomor 10 tahun 2012, tentang pengelolaan sampah.
Satpol PP Kota Yogyakarta bersama Pemkot Yogyakarta sudah melakukan tahapan panjang seperti preemtif, preventif dan promotif mulai Januari 2023. Termasuk kegiatan bersifat persuasif pembinaan di kemantren dengan pemberian kartu kuning sampai penjagaan dan penghalauan di tempat pembuangan sampah yang tidak semestinya.
“Tapi karena warga masyarakat ternyata masih ada yang belum paham, belum sadar hukum, per 1 September kita lakukan proses penegakan hukum dan kita bawa ke peradilan ke PN (Pengadilan Negeri),” kata Octo ditemui di sela persidangan tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
1. Pelanggar dikenakan denda ratusan ribu
Octo menyatakan Satpol PP Kota Yogyakarta menerima keputusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memberikan denda sebanyak Rp400 ribu kepada masing-masing pelanggar pembuang sampah tidak pada tempatnya. Nominal denda itu lebih ringan dari tuntutan Satpol PP Kota Yogyakarta selaku jaksa penuntut umum dalam sidang yakni senilai Rp500 ribu tiap pelanggar atau 1 persen dari denda maksimal Rp50 juta dalam Perda Nomor 10 tahun 2012.
Pihaknya berharap proses tipiring di Pengadilan, memberikan efek jera ke warga. Apalagi Pemkot Yogyakarta sudah membuka depo sampah lebih lama waktunya mulai pukul 06.00 WIB, pukul 10.00 WIB, pukul 12.00 WIB dan pukul 13.00 WIB. “Jadi efek jera itulah yang kita harapkan dan masyarakat mau mematuhi ketentuan yang ada,” ujarnya.