BGN Minta SPPG Punya 3 Medsos untuk Informasikan Menu-Harga MBG
- BGN mewajibkan setiap SPPG memiliki tiga akun media sosial untuk menginformasikan menu, kandungan gizi, dan harga Program Makan Bergizi Gratis agar masyarakat bisa memantau transparansi layanan.
- SPPG diberi tenggat 30 hari untuk mendaftar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, jika tidak maka operasionalnya akan disuspend sebagai upaya menjaga standar keamanan pangan nasional.
- Bimtek SLHS menekankan enam prinsip higiene sanitasi makanan serta penerapan standar mutu agar penyediaan makanan bergizi tetap aman, higienis, dan berdampak positif bagi generasi muda.
Sleman, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tiga media sosial untuk sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jadi SPPG wajib menginformasikan hari ini menunya apa, kandungan, gizinya termasuk harganya berapa. Misalkan hari ini nasi, kemudian ayam teriyaki, lalu steam wortel dan buncis, buahnya pisang, nah Itu harus ada harganya," kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya.
Pesan itu disampaikan Sony dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program MBG dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada 7-8 Maret 2026.
Kegiatan ini diselenggarakan serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) yaitu KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember, dengan jumlah peserta mencapai 500 orang setiap harinya.
Di Sleman, DIY kegiatan berlangsung di Eastparc Hotel, yang diikuti sembilan ratusan peserta dari perwakilan SPPG, relawan, mitra/yayasan yang terlibat aktif dalam penyaluran program MBG untuk melakukan sertifikasi SPPG.
1. Persilakan masyarakat protes ke SPPG jika menu tak sesuai
Lebih lanjut, dalam pesannya Sony turut mempersilakan masyarakat memonitor bagaimana kinerja SPPG atau implementasi MBG di lapangan. Mengecek apakah yang mereka lihat di media sosial sama dengan temuan di lapangan.
"Temuan di lapangan misalkan pisang, pisang itu berapa? Misalkan Rp1.500 satu biji pisang ya, satu putih," lanjut Sony.
Apabila ditemukan ketidakseuaian, maka masyarakat dipersilakan menyampaikan protes langsung ke media sosial yang dimiliki SPPG tersebut, selain bisa juga menghubungi hotline di 127 atau nomor WhatsApp dan telepon.
2. Siap-siap kena suspend jika 30 hari tak daftar SLHS
Dalam sambutannya, Sony menegaskan bahwa makanan bergizi adalah hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas semestinya harus menjadi perhatian bersama. Pelaksanaan bimtek dinilai sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional lewat peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan.
Sony mengutarakan bahwa Program MBG saat ini telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, ditunjukkan dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Klaim dia, sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat.
Maka dari itu, lanjut Sony, peningkatan kapasitas SDM yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.
"Pelatihan penjamah makanan ini, salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan dengan SLHS ini kegiatan Program Makan Bergizi gratis atau produksi-produksi makan bergizi dilaksanakan pada satu tempat yang memang sarana-prasarananya itu sudah terjamin kebersihannya, kesehatannya. Makanya disebut laik higiene sanitasi kesehatan," paparnya.
"Di samping itu, acara ini juga untuk meningkatkan persentase TPP yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis SLHS. Kami juga memfasilitasi pemenuhan syarat mandiri inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen. Serta, mempercepat penertiban SLHS melalui pendampingan pendaftaran di sistem OSS," ungkapnya.
Kata Sony, poin standarisasi ini sangat penting, sehingga pihaknya mengarahkan kepada seluruh KSPPG untuk mengingatkan mitra-mitranya dari sejak dinyatakan operasional sampai 30 hari harus segera mendaftar untuk proses SLHS.
"Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG," tegasnya.
Menurut Sony, hingga tadi malam tercatat sudah 25.061 SPPG yang sudah melewati inspeksi-inspeksi lapangan oleh jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan.
"Langsung di sana diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Baru kemudian langsung diberi SP, surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua, dan ada juga yang langsung dihentikan," katanya.
Sony mengungkap salah satu temuannya waktu ia melaksanakan inspeksi ke lapangan di suatu provinsi. Dia melihat sendiri sarana prasarana dapur MBG yang kurang layak, dan saat itu juga pihaknya setop operasionalnya.
"Karena memang saranannya betul-betul tidak layak. Kita cek itu dari mulai sirkulasi udara, suhu ruangan seperti apa pada saat produksi, termasuk ipalnya. Ipal, ada yang ipal hanya berupa septic tank," tuturnya.
3. Enam prinsip higiene sanitasi makanan hingga standar baku mutu
Sony juga menekankan Bimtek SLHS fokus pada penerapan prinsip higiene sanitasi pangan siap saji, yang meliputi 6 prinsip higiene sanitasi makanan, higiene perorangan, sanitasi tempat dan bangunan, sanitasi peralatan, dan standar baku mutu.
"Dengan demikian program MBG ini dapat dilakukan dengan peningkatan mutu atau kualitas sehingga akan menjadi MBG yang berdampak positif bagi generasi kita," pungkasnya.
Sementara pada momen pembukaan di KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan. SPPG wajib memikirkan juga cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
Lanjut dia, standar keamanan pangan wajib diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG. Ia juga menekankan bahwa melalui bimtek ini, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat menguasai pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran secara memadai dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
"Selain itu, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi," ucap Suardi.
