Yogyakarta, IDN Times - Sejumlah warga di Yogyakarta memprotes kebijakan pemerintah menaikkan tarif BBM subsidi dan meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, 'menjewer' Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Permintaan itu disampaikan Gerakan WNI Menggugat melalui sepucuk surat yang dikirimkan lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin (5/9/2022).
Koordinator Umum Gerakan WNI Menggugat, Tri Wahyu, mengatakan surat itu sengaja dikirimkan ke Megawati sebagai sosok yang paling ditakuti di negeri ini. Sekaligus figur yang mampu mengarahkan Jokowi ketika aksi protes kenaikan BBM tak digubris oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Kami, Gerakan WNI Menggungat resmi melaporkan kader PDIP Joko Widodo kepada ketua umum PDIP agar ketua umum PDIP menjewer Kader PDIP Joko Widodo dalam 7 x 24 jam atau hingga 12 September 2022, agar batalkan kebijakan ugal-ugalan kenaikan BBM," kata Tri, Senin (5/9/2022) siang.
Gerakan ini memprotes kenaikan harga BBM yang akan mencabik-cabik rakyat lewat adanya potensi multiplier effect ke depannya.
Gerakan WNI Menggugat selain itu mengungkit sikap politik PDIP sebelum era kepemimpinan Jokowi dulu yang menentang keras kenaikan BBM hingga menerbitkan buku putih 2013 silam.
Termasuk sikap soal kebijakan BLT yang partai berlambang banteng itu dulu anggap sebagai uang sogokan ke rakyat tiap ada kenaikan BBM.
Gerakan WNI Menggugat mengaku miris melihat Jokowi yang meminjam ucapan Megawati, menyebut BLT tak mendidik dan hanya akan membangun mental pengemis.
Miris bagi Tri dkk karena Jokowi sendiri telah menggelontorkan 2 BLT BBM demi membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga pertalite dan solar kemarin.
"Apabila ketua umum PDIP tidak menjewer kader PDIP Joko Widodo dalam 7x24 jam agar batalkan kebijakan ugal-ugalan kenaikan BBM, Gerakan WNI Menggugat akan menyerukan kepada Rakyat Indonesia bahwa PDIP bertanggung jawab atas kebijakan ugal-ugalan kenaikan BBM dan rakyat agar memberikan hukuman politik kepada PDIP di pemilu ke depan," tegas Tri.
Gerakan WNI Menggugat lebih jauh melihat bahwa klaim menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir pemerintah tidaklah masuk akal saat ambisi proyek IKN dan kereta cepat tetap jalan. Selain itu gaji presiden, wakil presiden, menteri, pejabat PT Pertamina masih aman dari potongan.
"Benarkah kenaikan BBM tindakan adil dan pro rakyat serta kata-kata Joko Widodo ini pilihan terakhir pemerintah?" ujar Tri.
Pemerintah, baginya, bisa bersikap realistis melihat alternatif atas ambisi 'besar pasak daripada tiang' seperti IKN atau kereta cepat. Serta pemotongan gaji presiden hingga pejabat PT Pertamina.
"Laporan keuangan Pertamina Tahun 2021, kompensasi Direksi Pertamina Rp221,5 miliar dan Komisaris Pertamina Rp240,7 miliar. Direksi 6 orang, berarti Rp36,9 miliar per tahun alias Rp3 miliar per bulan. Komisaris 7 orang, berarti Rp34,3 miliar alias Rp2,8 miliar per bulan. Pendapatan sebulan direksi Pertamina tadi setara gaji UMR 1.392 orang buruh Jogja," pungkasnya.