Sleman, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sleman mengimbau peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2020 tidak melakukan ujaran kebencian saat melakukan kampanye di media sosial.
Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar menjelaskan peserta kampanye harus mematuhi peraturan saat melakukan kampanye. Arjuna menjelaskan jadwal kampanye di media sosial dilakukan hingga 5 Desember 2020 mendatang.
Sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, semua paslon boleh berkampanye di media sosial atau media daring selama masa kampanye, konten yang diunggah adalah seputar program, visi misi paslon.
Menurut Arjuna, konten yang dikategorikan melanggar di antaranya berisi hasutan, adu domba masyarakat, menyinggung SARA, ujaran kebencian dan sebagainya.
"Konten yang dilarang menghasut, adu domba masyarakat, menyinggung SARA, ujaran kebencian, dan sebagainya," ungkapnya pada Senin (5/10/2020).
Berkaitan dengan konten, Arjuna menjelaskan paslon tidak diharuskan melakukan konsultasi terlebih dahulu ke KPU maupun Bawaslu.
"Tidak ada keharusan paslon mengonsultasikan konten kampanye di medsos kepada KPU atau Bawaslu," terangnya.
Sesuai PKPU, setiap paslon hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal 20 akun. Akun tersebut mencakup berbagai platform mulai dari Twitter, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya.
"Sesuai PKPU 11 Tahun 2020, setiap paslon boleh mendaftarkan paling banyak 20 akun per paslon untuk tingkat pemilihan kabupaten/kota. Pendaftaran akun sosmed paslon itu diatur paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai," paparnya.