Risiko Penularan Tinggi, DPRD DIY Usulkan Pemda Terapkan PSBB
Pemda akan rapatkan usulan ini terlebih dulu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Penambahan kasus COVID-19 harian yang makin menjadi-jadi mendorong DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan kepada Pemda DIY untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apalagi tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih rendah dirasa hanya akan melipatgandakan risiko penularan.
"Karena (kasus) sudah meningkat luar biasa, yang kedua kapasitas rumah sakit (menipis)," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyampaikan latar belakang di balik rekomendasi PSBB ini, Selasa (29/12/2020).
Baca Juga: Pansus COVID DPRD Yogyakarta Minta Tahun Baru Malioboro Ditutup
1. Pemda butuh ketegasan
Menurut Huda, DPRD menilai Pemda DIY melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 telah berupaya sebaik mungkin dalam menekan penyebaran virus Corona maupun menangani dampaknya.
Baik itu lewat penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya Pengendalian COVID-19 atau Instruksi Gubernur DIY Nomor 7/INSTR/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dan kebijakan-kebijakan lainnya.
Hanya saja pihaknya merasa Pemda DIY kurang tegas dalam menyikapi pertumbuhan kasus yang ada.
"Sudah nggak kurang-kurang lagi saya kira Pak Gubernur menyampaikan instruksi, prokes. Petugas kita di lapangan luar biasa, kelelahan, ngecek suhu penuh risiko, sudah banyak polisi, tentara, Satpol PP yang positif. Kalau sudah gitu gimana caranya, ya sudah pembatasan. Kami merekomendasikan silakan bapak sekda dan gugus tugas memikirkan opsi pembatasan sosial," papar Huda.
Rekomendasi ini, lanjut dia, adalah hasil kesepakatan dari para dewan di semua fraksi serta komisi. Yang menyadari bahwa kasus penularan belakangan adalah buntut dari lengahnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Ditambah, jika tanpa upaya pengendalian melalui pembatasan kegiatan secara drastis ini, maka potensi penyebaran virus tak akan pernah berkurang. Baik yang ditimbulkan masyarakat DIY maupun wisatawan luar daerah.
"Saya pribadi menyampaikan mohon maaf sekali, obyek-obyek wisata, sumber-sumber kerumunan itu saya menyampaikan bagaimana caranya agar tidak terjadi kerumunan di situ. Kalau tidak mampu mencegah kerumunan, lebih baik ditutup," kata Politisi PKS itu.
Baca Juga: Jumlah Wisatawan di Malioboro Membeludak, Prokes Sulit Dilakukan