TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Keluhan Wisatawan di Merapi Viral, Pemkab Sleman Panggil Asosiasi Jip

Jangan sampai wisatawan takut berkunjung ke Sleman

jeepmerapialaska.com

Sleman, IDN Times -Pemerintah Kabupaten Sleman akan memanggil asosiasi jeep yang beroperasi di sekitar lereng Gunung Merapi.

Pemanggilan ini dilakukan menanggapi unggahan salah satu wisatawan di media sosial yang mengeluhkan diharuskannya memarkir kendaraan pribadi dan beralih menggunakan jeep ketika akan naik ke Petilasan Mbah Maridjan di Kinahrejo. 

Plt Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman Suci Iriani Sinuraya mengatakan saat ini Dispar Sleman sudah mengirimkan surat untuk menggelar rapat bersama lintas pemangku kepentingan. Mulai dari komunitas, asosiasi jeep, pemerintah kalurahan, kapanewon, kepolisian, Bagian Hukum Setda Sleman, Inspektorat dan Satpol PP.

"Dinas Pariwisata telah mengirim surat, untuk menggelar rapat bersama lintas pemangku kepentingan, khusus membahas persoalan tersebut. Termasuk memanggil Komunitas dan Asosiasi Jeep Lereng Merapi. Kemarin kan masalahnya di situ," ungkapnya pada Selasa (1/6/2021).

Baca Juga: Ke Petilasan Mbah Maridjan Harus Naik Jip, Ini Kata Pegiat Jip Merapi

1. Akan cari solusi bersama

Foto hanya ilustrasi. IDN Times/Febriana Sinta

Menurut Suci, surat pemanggilan tersebut ditujukan untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi. Nantinya seluruh pihak akan bersama-sama memetakan masalah, mengomunikasikan dengan baik-baik kepada pihak terkait, sekaligus mengurai masalah yang ada.

Ia menyebutkan untuk surat, sudah dibuat sejak kemarin dan dalam waktu dekat rapat akan dilakukan.

"Diharapkan, dapat ditemukan solusi permanen, yang ke depannya bisa menjadi sistem yang bisa diterapkan. Agar permasalahan serupa tidak terulang lagi di kemudian hari," katanya.

2. Semua pihak harus menjaga

IDN Times/Vanny El Rahman

Menurut Suci, curhatan viral wisatawan soal destinasi wisata di Merapi tidak akan terjadi ketika semua pihak bisa saling menjaga. Demikian juga pemerintah, memonitor dan memberikan aturan yang tepat.

"Jika tidak saling memahami dan menjaga, akan menjadi kerusakan bersama, kebangkrutan bersama," katanya.

Berita Terkini Lainnya