TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

CfDS UGM: Soal New Normal, Warganet Aktif Mengkritik lewat Sarkasme

Perlu rumusan protokol yang lebih komprehensif

(Ilustrasi antrean penumpang mau masuk ke Stasiun Bogor) ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Sleman, IDN Times - Kebijakan pemerintah mengenai new normal, banyak menuai kritik di Twitter. Banyak warganet yang menilai kebijakan normal baru terlalu dini diberlakukan di Indonesia lantaran kurva pasien positif COVID-19 masih terus naik.

Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam penelitiannya berkaitan dengan reaksi warganet dalam merespon wacana new normal di Indonesia, mendapati banyak warganet yang memberikan respons terlalu dininya pemberlakuan new normal di Indonesia. Sehingga, banyak di antaranya yang memberikan kritik melalui candaan atau bahasa sarkasme.

Baca Juga: Naik 66 Peringkat, UGM Melejit ke Ranking 254 Terbaik Dunia

1. Ditemukan 112.471 cuitan di Twitter mengenai new normal

CfDS UGM saat memaparkan analisis respon warganet terhadap kebijakan new normal

Peneliti CfDS UGM, Iradat Wirid menjelaskan, dari penelitian yang dilakukan di media sosial Twitter dengan periode waktu 7 Mei—5 Juni 2020, ditemukan ada 112.471 cuitan yang berhubungan dengan new normal. Jumlah cuitan tersebut berasal dari 56.354 akun, dengan total keseluruhan engagement (like maupun retweet) sebanyak 679.289.

Temuan menarik lainnya, ada 5 jenis akun yang mendominasi dalam analisis kali ini. Pertama yakni akun pejabat publik atau politisi. Kedua, akun lembaga pemerintah atau layanan publik. Ketiga, akun media dan informasi. Keempat Mention Confess, dan kelima akun selebtwit.

"Di dalam akun menfes dan populer Twitter, warganet merasa pemberlakuan new normal terlalu dini. Mereka juga memberikan kritik melalui candaan dan bahasa sarkasme, bahkan tanggapan terhadap wacana ini diwarnai meme atau gurauan yang tidak berkaitan langsung dengan wacana new normal," ungkapnya pada Selasa (16/6).

2. Perlu pengkajian new normal yang mendetail

(Ratusan calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bogor di Jawa Barat, 8 Juni 2020) ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Iradat memaparkan, dari analisis yang dilakukan, ditemukan masih banyaknya kebingungan di masyarakat mengenai protokol pelaksanaan new normal. Untuk itu, CfDS memberikan rekomendasi agar ada pengkajian ulang mengenai pelaksanaan normal baru. Selain itu, rumusan protokol new normal yang lebih komprehensif dan detail juga diperlukan untuk menghindari adanya kebingungan di masyarakat.

"Protokol yang komprehensif dan mendetail ini juga berkaitan dengan komunikasi publik, karena sering kali komunikasi dari pemerintah itu tidak utuh. Padahal, warganet di Twitter itu cenderung kritis," terangnya.

Baca Juga: Peneliti UGM Ingatkan Pemerintah Terlalu Cepat Terapkan New Normal   

Berita Terkini Lainnya