TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

BEM KM UGM Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Pembelajaran Jarak Jauh 

Infrastruktur ineternet di pedesaan masih jauh tertinggal 

Sejumlah siswa-siswi mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. (IDN Times/Bagus F)

Sleman, IDN Times - Pandemik COVID-19 yang melanda dunia mengharuskan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Meski sudah lebih satu tahun sistem PJJ dilakukan, BEM KM UGM masih menemukan sejumlah kendala dan kelemahan.

Presiden Mahasiswa BEM KM UGM, Muhammad Farhan menjelaskan banyak daerah di Indonesia yang fasilitasnya belum mampu menunjang pelaksanaan PJJ, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, PJJ dianggap tidak efektif untuk mengajarkan nilai pendidikan pada pelajar.

"Sebagai contoh, nilai nilai kedisiplinan, etika, moral, dan juga nilai-nilai pendidikan lainnya yang hanya dapat diperoleh secara efektif melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM)," ungkapnya.

Baca Juga: Pasar COD di Gunungkidul, Pedagang Tak Boleh Gelar Dagangan   

1. Infrastruktur pedesaan masih jauh tertinggal

Sejumlah siswa-siswi mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. (IDN Times/Bagus F)

Farhan menjelaskan data peta jaringan infrastruktur internet pedesaan masih jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan ataupun nasional. Pemerintah dinilai hanya terkesan menyamaratakan sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia dengan satu solusi, yaitu pemberian bantuan kuota internet. Padahal, permasalahan fundamental dalam hal jaringan infrastruktur adalah fokus dalam permasalahan pendidikan saat ini.

"Lalu, para pelajar yang tak mempunyai gawai maupun tak ada koneksi internet yang baik, tetap tak akan bisa menikmati bantuan kuota internet yang digunakan untuk PJJ tersebut," terangnya.

2. PJJ tidak bisa seoptimal pembelajaran tatap muka

Ilustrasi siswa (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Menurut Farhan sebaik apa pun metode yang dilakukan saat PJJ tidak akan bisa optimal dibandingkan PTM. Untuk itu pembelajaran tatap muka, menurutnya harus segera dilakukan.

Farhan menjelaskan Nadiem Makarim sudah mengisyaratkan penerapan PTM, namun ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pengajar dan peserta didik sudah melakukan vaksinasi.

"Menurut data dari website resmi Kemedikbud, ada sekitar 4 juta dari total 6 juta guru dan tenaga didik sudah melakukan vaksinasi tahap 1 maupun 2. Sedangkan untuk peserta didik hanya sebesar 4 persen yang sudah melakukan vaksinasi, baik dosis 1 maupun 2. Jika pemerintah tidak mengebut pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, terutama bagi peserta didik, akan sangat lama untuk bisa diterapkan," jelasnya.

Baca Juga: Pekan Depan Kota Yogyakarta Gelar Simulasi Sekolah Tatap Muka 

Berita Terkini Lainnya