Berpotensi Potong Upah, Buruh DIY Tolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023

2. Kondisi buruh sudah berat

Irsad menyebut ekonomi masyarakat, khususnya pekerja/buruh, masih terpukul oleh pandemi COVID-19 dan penerapan sistem pengupahan yang merugikan usai disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh pekerja/buruh adalah kebijakan publik yang mampu melindungi hak normatif pekerja/buruh dan hak kewarganegaraannya.

"Negara harus hadir untuk melindungi pekerja/buruh dari kejahatan union busting, pemotongan upah, PHK, dan sistem kontrak, outsourcing yang tidak terkendali," ujar Irsad.

Ia mengatakan dalam rangka memperkuat industri nasional di tengah situasi ekonomi global yang rentan, pemerintah dapat membantu pengusaha dan dunia usaha pada umumnya melalui insentif pajak (penurunan nilai pajak badan, pajak ekspor, pajak penghasilan, dan lain-lain), serta insentif lainnya yang mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti penjadwalan ulang pembayaran utang, dan sebagainya.

"Sehingga dalam pandangan sosiologi hukum, yang diperlukan adalah suatu regulasi yang mampu memperkuat industri nasional di percaturan ekonomi politik global tanpa harus memangkas hak pekerja/buruh seperti pemotongan upah yang menyulitkan pekerja/buruh untuk memenuhi standar hidup layak," ujar Irsad.