TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Timses AHM-JP dan NoTo Kompak Anggap Kampanye Daring Tidak Efektif

Kedua pihak masih belum pernah melakukan kampanye daring

Paslon AHM-JP dan NoTo berjalan bersama di Kantor KPU Bantul. IDN Times/Daruwaskita

Bantul, IDN Times - ‎Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Kabupaten Bantul telah mendorong pihak kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati  melakukan kampanye secara daring atau online

Namun, belum ada satu pun tim sukses paslon atau relawan yang melaksanakan imbauan dari lembaga penyelenggara pilkada tersebut hingga hari ke delapan masa kampanye.

Baca Juga: Dua Paslon di Bantul Sepakat Kampanye Tanpa SARA

1. Kampanye secara daring dianggap tidak tepat sasaran

Relawan Rampak Sarinah kampanye di Pasar Imogiri. IDN Times/Istimewa

Sekretaris Tim Pemenanganan paslon nomor urut 1, Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo, Rajut Sukasworo mengaku semenjak masa kampanye pilkada dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 hingga Sabtu (3/10/2020), pihaknya tidak pernah melaksanakan kampanye dengan sistem daring.

"Sama sekali belum menggunakan kampanye daring. Kalau mau kampanye daring itu sasarannya siapa? Yang mau ikut mendengarkan kampanye daring itu kan massa militan, jadi justru tidak efektif karena tidak akan menambah pemilih," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (3/10/2020).

2. Masyarakat enggan keluarkan duit untuk beli kuota‎

Ilustrasi rupiah (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Kampanye, kata Rajut, untuk mendapatkan dukungan dan penambahan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat tanpa masyarakat mengeluarkan biaya. Dengan kampanye daring masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk membeli pulsa dan itu pasti enggan dilakukan oleh masyarakat.

"Secara teknologi dengan kampanye daring, kita sangat siap. Namun kalau yang disasar enggan mendengarkan atau melihat kampanye yang dilakukan paslon, ya sia-sia," ungkapnya.

"Paling banyak kita membuat konten-konten kampanye yang kemudian di-share melalui akun media sosial yang efektivitasnya sekitar 40 persen saja," tambahnya lagi.‎

Dengan kondisi pendemik seperti saat ini seharusnya KPUD dan Bawaslu Bantul memberikan kebebasan kepada tim pemenangan paslon untuk memasang alat peraga kampanye di berbagai pelosok agar masyarakat mengetahui visi dan misi paslon serta menghindarkan kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan masa.

"Karena kampanye daring sangat tidak efektif dilakukan yang perbanyak alat peraga kampanye di berbagai pelosok. Selain itu tim pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantul nomor urut 1 lebih banyak melakukan kampanye ke pasar-pasar dan menggelar kegiatan tatap muka dengan jumlah peserta yang dibatasi," ungkapnya.

Baca Juga: Catat, Paslon Dilarang Memasang APK di Tempat Ini 

Berita Terkini Lainnya