TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jogja

DPRD Bantul Keberatan Penjualan BBM Secara Eceran Dilarang

Rakyat miskin di Bantul berpotensi bertambah

Ilustrasi pedagang BBM (Pertamini). IDN Times/Mela Hapsari
Verified
Daruwaskita

Bantul, IDN Times - Komisi B DPRD Kabupaten Bantul mengaku keberatan dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Pemkab Bantul yang melarang adanya penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran oleh masyarakat di Kabupaten Bantul.

Baca Juga: Pertamini Dianggap Ilegal, Pemkab Sleman akan Lakukan Penertiban

1. Pelarangan penjualan BBM secara eceran rugikan UMKM dan masyarakat‎

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis. IDN Times/Daruwaskita

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis, mengatakan kebijakan larangan pelarangan penjualan secara BBM jelas merugikan masyarakat apalagi saat ini untuk mencari pekerjaan tidaklah mudah.

"Kalau kita tidak sepakat dengan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian meski aturan itu keluar karena ada ada aturan di atasnya," katanya di Gedung DPRD Bantul, Selasa (17/12).

2. UMKM penjual BBM eceran membeli BBM non subsidi juga dari SPBU‎

Surat edaran larangan penjualan BBM eceran. IDN Times/Istimewa

Menurutnya para pelaku UMKM ini membeli BBM juga membeli BBM di SPBU dan selama ini juga membeli BBM non subsidi kemudian dijual kembali secara eceran dengan hanya mengambil keuntungan sangat kecil yakni Rp 1000 perliternya.

"SPBU kan juga tidak dirugikan karena UMKM juga membeli sesuai harga BBM di SPBU. Lah sebenarnya masalahnya di mana?" ungkapnya.

Di Kabupaten Bantul memang banyak SPBU namun semua berada di wilayah perkotaan atau jalan nasional dan tidak sampai masuk ke semua kecamatan sehingga keberadaan UMKM penjual BBM eceran itu sangat membantu masyarakat lain yang punya kendaraan bermotor yang jauh dari SPBU.

"Ketika semua penjual eceran BBM dilarang, saya tidak bisa membayangkan antrean pengguna kendaraan bermotor di SPBU untuk mendapatkan BBM. Belum ada larangan saja antrean sudah mengular dan sampai ke jalan utama," terangnya.

Baca Juga: 5 Alasan Kenapa Pertamini Perlu Ditertibkan

Topik:
bbm
dprd
aturan
Berita Terkini Lainnya

Kayu Sengon Mahal, UGM Teliti Alternatif Media Tanam Jamur

Tak hanya Kantor, Kejati Geledah Rumah Kepala Dispertaru DIY

Gegara Antraks, Harga Sapi di Bantul Turun hingga Rp2 Juta Per Ekor

Ruang Kepala Dispertaru DIY Digeledah Terkait Penyalahgunaan TKD

Tour de Merapi Bakal Digelar, Rute Mulai Lapangan Sleman hingga Breksi

Libur Sekolah, Bantul Raup Pendapatan hingga Rp2 Miliar

Grebeg UMKM DIY 2023 Dibuka, Dorong UMKM Tembus Pasar Global

Kondisi Pasien Antraks di RSUD Wonosari‎ Makin Membaik

Festival Seribu Candi Digelar di Prambanan, Simak Agendanya

BI: Ekraf Indonesia Hanya Kalah dari Hollywood, KPop, dan Drakor