Aliansi Rakyat Bergerak Kembali Berunjuk Rasa di Malioboro
Yogyakarta, IDN Times - Aliansi Rakyat Bergerak (ARAK) akan kembali melakukan aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Malioboro, tepatnya di depan Pasar Beringharjo, Kamis (15/9/2022). Mahasiswa dari belasan kampus dan masyarakat umum diklaim akan datang.
Humas ARAK, Kontra Tirano mengatakan massa aksi mulai berkumpul di titik awal pukul 10.00 WIB. Selanjutnya massa akan menuju Pasar Beringharjo. Akan ada panggung rakyat di depan Pasar Beringharjo. "Kemungkinan siang sudah ada di titik kumpul," ucap Kontra.
1. Belasan kampus dan berbagai kelompok masyarakat bergabung
Kontra mengatakan untuk estimasi berapa massa yang akan ikut Arak-Arakan belum bisa diketahui. "Belum ada estimasi, karena masyarakat semua terlibat, untuk berkumpul di panggung rakyat depan Pasar Beringharjo," kata Kontra.
Meski begitu Kontra menyebu untuk arak-arakan sudah cukup banyak yang melakukan konfirmasi akan bergabung. "Sudah ada yang konfirmasi dari belasan kampus dan dari berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.
2. Kenaikan harga BBM dinilai sebagai bentuk penindasan
Kontra menyebut kenaikan harga BBM merupakan bentuk dari penindasan akan kesejahteraan masyarakat karena efek domino yang akan muncul. Mulai dari inflasi, turunnya pertumbuhan ekonomi, daya beli yang menurun, hingga naiknya barang-barang yang dijual di pasar.
"Bahkan, dari laman berita yang tersebar, transportasi umum juga mulai terdampak. Transportasi umum mulai mengurangi kendaraan dan trayek operasi. Hal ini menandakan banyaknya aspek sosio-ekonomi yang terdampak dari kenaikan harga BBM," katanya.
3. BLT dinilai tidak berpengaruh
Dikatakan Kontra, bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk meminimalisir kenaikan harga BBM dinilai tidak berpengaruh besar.
"Bantuan sosial ini tidak dapat menutupi kebutuhan karena jumlahnya yang terbilang kecil dan tidak menyasar ke seluruh rakyat yang membutuhkan," ucapnya.
Ia melanjutkan, pengalaman dari bantuan sosial pandemi dahulu yang sempat dikorupsi oleh pejabat pemerintah juga menjadi pandangan buruk di masyarakat terhadap kemungkinan bantuan sosial dikorupsi kembali.
"Dengan demikian, bantuan sosial bukanlah solusi yang konkret dari kenaikan harga BBM, tetapi hanya menjadi ilusi di masyarakat agar mereka tidak menolak kenaikan harga BBM," kata Kontra.
