Bantul, IDN Times - Tender proyek padat karya Pemkab Bantul pada tahun 2019 ini terancam gagal terlaksana. Pasalnya 3 kali tender yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Bantul gagal dilaksanakan.
Kondisi ini mendorong 193 kelompak masyarakat atau Pokmas penerima program padat karya mempertanyakan komitmen Pemkab Bantul untuk mensejahterakan masyarakat melalui program pada karya.
Supriyono koordinator 193 Pokmas mengatakan masyarakat sudah resah karena semua persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan program padat karya sudah dilaksanakan dan sudah disetujui. Namun tidak juga akan berakhir justru lelang gagal sebagai alasan program padat karya tidak segera digulirkan.
"Sewaktu saya masih duduk di Komisi D DPRD Bantul saya sudah udang Pimpinan Proyek, Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait kegagalan lelang sebanyak 2 kali. Namun setelah itu saya kira lelang akan berhasil untuk ketiga kalinya. Ternyata gagal juga," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/9).
Politisi Partai Bulan Bintang yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Bantul periode 2019-2014 ini mengatakan beberapa kendala gagalnya lelang disebabkan beberapa hal non teknis.
"Nah ini kan unsur non teknis. Saya akan bongkar semua jika sudah miliki bukti. Disnakertrans seharus berkumonukasi dengan ULP dan juga TP4D agar lelang bisa berjalan," tuturnya.
Anggaran untuk program padat karya senilai Rp19 miliar bukanlah anggaran yang sedikit sehingga ketika nanti lelang ke-4 kembali gagal maka akan menjadi anggaran silpa.
"Jadi yang celaka ini kan para Pokmas yang sudah membuat panitia padat karya hingga pengajuan proposal namun kok belum juga cair. Padahal sudah bulan September dan sangat mepet sekali jika proyek padat karya ini digulirkan," tuturnya.
Ketua DPW PBB DI Yogyakarta ini mengaku siap mengerahkan ratusan Pokmas untuk menggelar aksi unjuk rasa jika program padat karya ini gagal hanya gara-gara faktor non teknis.
"Ketua umum PBB, Pak Yusril juga siap menjadi kuasa hukum Pokmas jika memang program ini gagal karena faktor non teknis dan indikasinya adalah permainan atau korupsi," tegasnya.
Kepala Dusun Sambeng, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Fitra mengaku masyarakat sudah mulai resah dan mulai bertanya kapan proyek pada karya segera cair sehingga proyek pengerasan jalan sepanjang 245 meter lebar 2,6 meter bisa dilaksanakan.
"Jalan itu saat ini akses utama warga dan kondisinya buruk, berdebu," ujarnya.
Terpisah Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, Pemkab Bantul, Istirul Widilastuti enggan berkomentar terkait gagal 3 kali lelang proyek padat karya untuk 193 Pokmas yang ada di Kabupaten Bantul.
"Kalau yang masalah itu, silakan konfirmasi kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Bantul agar semuanya lebih jelas," katanya ketika dikonfirmasi awak media.