Pakar UGM: Jabatan Presiden Tiga Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan

1. Kekuasaan tidak boleh di satu tangan

Gaffar menerangkan, di dalam dunia demokrasi modern telah disepakati bahwa masa jabatan penguasa eksekutif maksimal hanya dua kali saja. Menurutnya, pembatasan ini mengacu pada moral dasar demokrasi, di mana kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin.

“Pembatasan ini kesepakatan saja, tetapi jadi pijakan agar kekuasaan tidak memusat,” katanya.

Menurut Gaffar, ada dua jenis pembatasan kekuasaan yakni pembatasan legal dan pembatasan etik. Pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi yakni dengan pemilihan kepala negara dan kepala daerah maksimal dua kali. Sedangkan untuk pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum.

“Pembatasan ini dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang ditabukan dalam demokrasi yang disepakati dalam demokrasi modern,” terangnya.