TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Haedar Nashir Mengaku Tak Tahu Nama Calon Ketua PP Muhammadiyah  

Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan digelar 18-20 November 2022

Konferensi pers jelang Muktamar ke-48 Muhammadiyah-‘Aisyiyah. (Dok. Istimewa)

Yogyakarta, IDN Times – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut dirinya tidak mengetahui nama calon Ketua PP Muhammadiyah yang masuk bursa calon di Muktamar ke-48. Haedar menjelaskan bahwa hal itu merupakan kerahasiaan yang dimiliki oleh panitia pemilihan (Panlih). Bahkan dirinya tidak tahu, namanya masuk atau tidak. Sebab hanya diberikan blanko kesediaan.

1. Mengaku tidak mengetahui nama calon Ketua PP Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (dok. Muhammadiyah)

Haedar percaya, siapapun yang duduk di kepemimpinan, Muhammadiyah akan tetap berjalan di atas rel dan garis-garis haluan organisasi yang telah ditetapkan. Dirinya juga percaya para pemegang hak pilih di Muktamar merupakan orang-orang yang arif dalam menentukan pilihan untuk Muhammadiyah.

“Nah yang bersedia itu diseleksi lagi, sejak seleksi itu kita sudah tidak tahu mana yang masuk dan yang tidak, tetapi prinsip di Muhammadiyah itu ketika amanat itu diberikan lewat muktamar, kita tidak boleh menolak. Kita tunaikan dengan baik. tapi jangan sekali-kali kita mengejar amanat, jabatan, itu (prinsip) sudah menjadi darah daging kami,” ujar Haedar jelang Muktamar ke-48 Muhammadiyah-‘Aisyiyah, Rabu (16/11/2022).

 

Baca Juga: Haedar Nashir Ajak Elite Politik Berkunjung ke Museum Muhammadiyah  

2. Turut menciptakan Pemilu 2024 yang lebih baik

Ilustrasi Logo Muhammadiyah. (muhammadiyah.or.id)

Haedar menambahkan, yang tidak kalah penting setelah Muktamar ke-48 Muhammadiyah adalah menciptakan Pemilu 2024 yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan menyuarakan hal-hal yang benar, baik dan positif bagi proses Pemilu 2024. Menurutnya, untuk menciptakan prakondisi menuju 2024 yang lebih baik, bisa dengan dibukanya ruang-ruang dialog. “Maka tugas kita lebih berat setelah muktamar, yakni mengawal proses itu agar satu tahun punya waktu menciptakan prakondisi,” katanya.

 

Baca Juga: PP Muhammadiyah Perintahkan Cek Kualitas Bangunan Sekolah di Daerah

Berita Terkini Lainnya