DPD RI: Penyaluran Stimulus UMKM Rp200 Triliun Harus Dikawal
- Stimulus UMKM Rp200 triliun perlu dikawal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha kecil di daerah.
- Pengawasan penyaluran dana stimulus dilakukan oleh OJK untuk memastikan penyaluran kredit tetap memegang prinsip kehati-hatian.
- Perbankan seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI telah mulai menyalurkan alokasi dana stimulus untuk sektor UMKM dan padat karya.
Yogyakarta, IDN Times – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite IV Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), RA Yashinta Sekarwangi Mega, mendorong penyaluran dana stimulus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dikawal. Diketahui, pemerintah akan menyalurkan dana stimulus sebesar Rp200 triliun melalui bank Himbara.
“Bank bukan hanya lembaga komersial, tetapi juga agen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan dana stimulus ini tidak hanya terserap, tetapi juga produktif dan berpihak kepada UMKM,” ujar Yashinta, dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).
1. Stimulus Rp200 triliun perlu dikawal
Yashinta mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,49 persen pada triwulan II 2025, tertinggi di Pulau Jawa, serta kontribusi besar sektor UMKM yang mencapai 61,07 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah dan lembaga keuangan waspada terhadap kenaikan inflasi hingga 2,65 persen, terutama disebabkan oleh lonjakan harga pangan.
Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta perwakilan pelaku UMKM, HIPMI DIY, Petani Milenial, dan RejoFarm beberapa waktu lalu, Yashinta menegaskan pertemuan tersebut untuk memastikan kebijakan penyaluran dana stimulus benar-benar berdampak. “Berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha kecil di daerah,” ucap Yashinta.
Yashinta menegaskan bahwa DPD RI akan terus mengawal kebijakan stimulus Rp200 triliun ini. “Program stimulus Rp200 triliun kepada UMKM ini punya tujuan yang baik supaya sektor riil kita meningkat, namun program ini memang menurut saya harus dikawal bersama Himbara dan OJK,” ujarnya.
2. Pengawasan penyaluran dana stimulus
Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, memaparkan bahwa pihaknya terus mengawasi penyaluran dana stimulus agar sesuai dengan tujuan penguatan sektor riil. “Penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di lima bank Himbara merupakan langkah strategis untuk memperkuat likuiditas dan mendukung pembiayaan sektor produktif. Kami memastikan penyaluran kredit tetap memegang prinsip kehati-hatian,” jelasnya.
OJK juga tengah memperkuat perlindungan konsumen serta meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM melalui edukasi langsung di berbagai daerah. Dalam sesi diskusi, pelaku UMKM menyampaikan berbagai masukan terkait akses pembiayaan, kendala administratif, dan perlunya pendampingan usaha agar lebih siap menerima kredit perbankan.
3. Perbankan mulai salurkan alokasi dana
Dari sisi perbankan, Bank Mandiri melaporkan telah menyalurkan 74 persen dari total alokasi Rp55 triliun yang diterimanya, dengan porsi signifikan untuk sektor UMKM dan padat karya. Program seperti Wirausaha Muda Mandiri dan UMKM Naik Kelas juga terus diperluas di wilayah DIY.
Bank BNI menyalurkan dana stimulus melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perumahan bersubsidi (FLPP). Sementara itu, Bank BRI memfokuskan penyaluran kepada segmen mikro dan ultra mikro, dengan dukungan dari jaringan Agen BRILink dan program Desa Brilian untuk mendampingi UMKM di tingkat akar rumput.
